detikNews

Pemerintah Salah Strategi dalam Mengejar Aset Koruptor

Pemerintah dinilai salah strategi dalam mengejar pengembalian aset koruptor. Pemerintah disarankan memperbanyak kerjasama hukum timbal balik.

Rabu, 12 Jul 2006 12:09 WIB

detikFinance

RI Dapat Pinjaman 'Langka' dari Australia untuk Pendidikan

Australia menggelontorkan pinjaman 'langka' untuk Indonesia sebesar AUD 355 juta atau setara Rp 2,485 triliun untuk pendidikan.

Rabu, 12 Jul 2006 11:09 WIB

detikFinance

Capaian Kebijakan Infrastruktur Rendah

Paket kebijakan infrastruktur yang dilansir pada Pebruari 2006 lalu, baru terealisasi 40 persen dari total 153 kebijakan yang direncanakan keluar selama tahun 2006 ini.

Selasa, 11 Jul 2006 17:58 WIB

detikFinance

Penerbitan ORI Mundur 9 Agustus

Penerbitan Obligasi Negara Ritel ORI 001 kembali mundur menjadi 9 Agustus. Alasannya, lagi-lagi atas permintaan dari agen penjual.

Selasa, 11 Jul 2006 17:45 WIB

detikFinance

Pemerintah Lepas SUN Rp 5,63 T

Pemerintah kembali melepas Surat Utang Negara (SUN) senilai Rp 5,63 triliun. Padahal untuk 2 seri SUN ini semula hanya ditargetkan sebesar Rp 2,5 triliun.

Selasa, 11 Jul 2006 17:31 WIB

detikFinance

PP Insentif Pajak Kawasan Ekonomi Efektif Agustus

PP 148/2000 tentang pemberian insentif pajak penanaman modal untuk kawasan pengembangan ekonomi terpadu akan efektif dijalankan Agustus 2006.

Selasa, 11 Jul 2006 14:31 WIB

detikFinance

Larangan Impor Beras Diperpanjang

Pemerintah kembali memperpanjang larangan impor beras yang mestinya berakhir 31 Juli 2006 menjadi 31 Desember 2006.

Senin, 10 Jul 2006 18:06 WIB

detikNews

104 Ribu Calhaj Lunasi BPIH

Sebanyak 104 calhaj sudah melunasi BPIH. Pendafataran akan diperpanjang jika sampai 4 Agustus jumlah calhaj yang melunasi BPIH belum memenuhi kuota.

Senin, 10 Jul 2006 11:05 WIB

Sepakbola

Zizou, Oh, Zizou....

Kenapa harus berakhir seperti ini, Zizou? Kenapa harus kalah oleh emosi sendiri? Sungguh disayangkan melihat pemain sebesar Zinedine Zidane menyudahi karirnya dengan tragis.

Senin, 10 Jul 2006 06:27 WIB

detikFinance

Pemerintah Ingin Ada UU Khusus KEK

Pemerintah menginginkan ada undang-undang tersendiri sebagai landasan hukum untuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Jumat, 07 Jul 2006 16:56 WIB