PBHI menentang pengesahan RUU penanaman modal (RUU PM) yang akan disahkan dalam sidang paripurna, hari ini Kamis (29/3/2007). RUU ini dinilai pro neo-liberalisme.
Meskipun cuma dihadiri segelintir orang DPR, RUU Tata Ruang resmi disahkan DPR. Sepuluh fraksi secara aklamasi menyetujui pengesahan RUU Tata Ruang ini.
Pengesahan RUU Penanaman oleh DPR membawa masalah. DPR pun didesak Jaringan Rakyat Miskin Menolak Bentuk Penjajahan Baru untuk tidak mengesahkan RUU itu menjadi UU.
Setelah menunggu cukup lama, DPR akhirnya mengesahkan UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO). Jutaan wanita dan anak bakal terselamatkan.
Setelah melalui proses yang alot dan lobi-lobi, akhirnya sidang paripurna DPR mengesahkan RUU Administrasi Kependudukan (Adminduk). Namun pengesahan itu dibarengi beberapa catatan.