detikNews Mencermati Rencana Integrasi NIK dan NPWP Rencana penggunaan NIK sebagai identitas perpajakan bukan tanpa masalah. Senin, 22 Nov 2021 11:27 WIB
detikNews Pemerintah Pastikan UU Cipta Kerja Diperbaiki Sesuai Putusan MK Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa memastikan pemerintah akan segera perbaiki Undang-Undang Cipta Kerja. Minggu, 28 Nov 2021 22:49 WIB
detikNews Melihat Lagi UMK Jatim 2021 Sebelum UMK Jatim 2022 Ditetapkan UMK tahun 2022 di 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur masih belum diumumkan. Coba intip lagi UMK Jatim tahun 2021. Berapa besarannya? Selasa, 30 Nov 2021 22:20 WIB
detikNews Fraksi Gerindra di Komisi VI Terima Audiensi Aliansi Vendor Barata Perwakilan aliansi mengadukan PT Barata Indonesia (Persero) berkaitan dengan belum dilakukannya pembayaran tagihan terhadap ratusan vendor. Jumat, 19 Nov 2021 09:01 WIB
detikFinance Sri Mulyani Pastikan Karyawan Dapat HP-Laptop dari Kantor Bebas Pajak "Beritanya kelihatan 'kalau saya dapat ponsel dari kantor dipajakin, kemudian laptop dipajakin' kan nggak begitu." Jumat, 19 Nov 2021 13:18 WIB
detikNews Urusan Politik Bikin Masalah Lonjakan Corona di Jerman Makin Pelik Lonjakan kasus Covid-19 terjadi di Jerman. Namun, urusan politik justru membuat masalah penanganan virus Corona (COVID-19) semakin pelik. Sabtu, 20 Nov 2021 06:43 WIB
detikNews Puan Sorot Kasus Tewasnya Sarah Cianjur, Harap RUU TPKS Segera Disahkan Puan menekankan pentingnya Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) segera disahkan. Rabu, 24 Nov 2021 18:30 WIB
detikNews Legislator Golkar: Jangan Ada Lagi yang Tercederai UU ITE Anggota DPR RI Christina Aryani mendukung adanya revisi terhadap UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Rabu, 24 Nov 2021 20:44 WIB
detikFinance India Mau Larang Sejumlah Uang Kripto, Apa Saja? Dalam sebuah deskripsi yang diunggah di situs parlemen India tertulis bahwa RUU itu akan melarang semua uang kripto swasta di India. Kamis, 25 Nov 2021 09:17 WIB
detikNews MK Minta UU Ciptaker Diperbaiki, Waket DPD: Kita Patut Bersyukur Wakil Ketua DPD Sultan B Najamudin mengapresiasi keputusan MK yang menetapkan UU Omnibus Law Ciptaker sebagai produk hukum inkonstitusional. Kamis, 25 Nov 2021 20:12 WIB