detikNews

MK Tak Berwenang Adili Sengketa Pilkada, Ini Solusi Ala Hakim Agung Gayus

Putusan MK yang menghapus kewenangannya mengadili sengketa pilkada menuai kontroversi. Ada yang setuju ada yang menolak. Bagi hakim agung Gayus Lumbuun, sengketa pilkada seharusnya diadili oleh Pengadilan Tinggi (PT).

Selasa, 20 Mei 2014 12:27 WIB

detikNews

Ketua MA dan Jajarannya Carter Pesawat Jet, Ini Suara Bawahan

Tidak hanya mantan Ketua MA, Harifin Tumpa yang kaget dengan perilaku pimpinan MA yang mencarter pesawat jet. Para bawahan di MA pun kaget mendengar uang APBN digunakan untuk kegiatan itu.

Selasa, 20 Mei 2014 09:45 WIB

detikNews

Hapus Kewenangan Adili Sengketa Pilkada, MK Tidak Konsisten!

MK menghapus kewenangan mengadili sidang sengketa Pilkada. Komisi Yudisial (KY) menilai putusan ini menunjukan MK tidak konsisten dengan putusan-putusan sebelumnya.

Selasa, 20 Mei 2014 08:54 WIB

detikNews

Ketua MK: Panitera Tak Bisa Menolak Bertambahnya Sengketa Hasil Pileg

Jumlah perkara sengketa hasil Pileg 2014 di Mahkamah Konstitusi (MK) terus bertambah. Padahal berkas-berkas itu dimasukkan jauh setelah batas waktu yang ditentukan UU.

Senin, 19 Mei 2014 18:36 WIB

detikNews

MK Terbelah Hapus Kewenangan Adili Sengketa Pilkada, Hamdan: Itu Dinamika

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) menilai perbedaan pendapat di lembaganya sebagai dinamika yang sehat. Hal ini muncul saat MK memutuskan tidak berwenang lagi mengadili sengketa pilkada.

Senin, 19 Mei 2014 17:27 WIB

detikNews

MK Hapus Kewenangan Mengadili Sengketa Pilkada, Harifin: MA Harus Siap!

Langkah MK menghapus kewenangan mengadili sengketa pilkada mengejutkan banyak pihak. Meski demikian, jika nantinya sengketa itu kembali diadili oleh MA, maka MA harus siap.

Senin, 19 Mei 2014 17:01 WIB

detikNews

MK Hapus Kewenangan Adili Sengketa Pilkada, Pengamat: Tidak Masuk Akal

Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus sendiri kewenangan dirinya mengadili sengketa pilkada. Hal ini dinilai sebagai langkah yang tidak masuk akal.

Senin, 19 Mei 2014 16:41 WIB

detikNews

Jadi Perantara Suap Akil, Susi Tur Andayani Dituntut 7 Tahun Penjara

Jaksa KPK membacakan surat tuntutan untuk terdakwa Susi Tur Andayani. Susi yang menjadi perantara uang suap terhadap Akil Mochtar dituntut 7 tahun penjara dan denda Rp 250 juta.

Senin, 19 Mei 2014 16:22 WIB

detikNews

Hapus Kewenangan Mengadili Sengketa Pilkada, MK Terbelah!

Mahkamah Konstitusi (MK) mengadili diri sendiri dengan menghapus kewenangan mengadili sengketa pilkada. Namun putusan MK ini tidak bulat, tiga hakim konstitusi menentang keras putusan itu.

Senin, 19 Mei 2014 15:40 WIB

detikNews

Dicecar Soal Motivasi Pemberian Uang Rp 1 M Pilkada Lebak, Wawan Menangis

Majelis hakim pengadilan Tipikor mencecar Wawan soal motivasi di balik pemberian bantuan Rp 1 miliar terkait pengurusan sengketa Pilkada di MK. Wawan yang terus dicecar tak kuasa menahan tangisannya.

Senin, 19 Mei 2014 13:30 WIB