detikNews Sidang Praperadilan Novanto Ditunda, Pengacara Irit Komentar Pihak KPK mengajukan permohonan penundaan sidang dengan alasan masih akan melengkapi administrasi. Selasa, 12 Sep 2017 11:36 WIB
detikNews Sidang Praperadilan Novanto Ditunda Kuasa hukum Novanto menerima permohonan tersebut, namun mereka keberatan sidang ditunda 3 minggu. Selasa, 12 Sep 2017 10:58 WIB
detikNews Adili Praperadilan Novanto, Ini Profil Hakim Cepi Iskandar Cepi sebelumnya memutus menolak gugatan praperadilan Hary Tanoesoedibjo (HT) terkait SMS ancaman ke jaksa Yulianto. Selasa, 12 Sep 2017 09:46 WIB
detikNews Tragedi Bayi Debora, DPR Ancam Tak Bahas Anggaran Kemenkes Kemenkes diminta untuk menginvestigasi tragedi meninggalnya bayi Debora dalam waktu 2x24 jam sejak hari Senin (11/9). Selasa, 12 Sep 2017 09:38 WIB
detikNews Pengamanan PN Jaksel Diperketat Jelang Praperadilan Novanto Sidang praperadilan yang diajukan Setya Novanto digelar hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel). Pengamanan pun diperketat. Selasa, 12 Sep 2017 09:16 WIB
detikNews Sidang Perdana Praperadilan Novanto Digelar Hari Ini Setya Novanto mengajukan gugatan praperadilan terhadap KPK terkait status tersangkanya dalam kasus korupsi e-KTP. Selasa, 12 Sep 2017 09:10 WIB
detikNews Diam Saat Diberitakan Korupsi, Chairuman: Permainan Seseorang Ketua majelis hakim Jhon Halasan Butar Butar heran mengapa Chairuman Harahap diam saja saat diberitakan menerima uang korupsi. Ini penjelasan Chairuman. Selasa, 12 Sep 2017 01:06 WIB
detikNews Usap Air Mata, Politikus Golkar Bantah Terima Duit e-KTP Mantan Ketua Komisi II DPR Chairuman Harahap terisak saat ditanya tentang dugaan uang yang diterimanya terkait proyek e-KTP. Senin, 11 Sep 2017 21:35 WIB
detikNews Politikus Golkar Bantah Komisi II DPR Terima Duit dari Miryam Politikus Golkar Chairuman Harahap mengaku program pengadaan e-KTP untuk mengurangi permasalahan kecurangan pada pemilu serentak. Senin, 11 Sep 2017 21:24 WIB
detikNews Jika Perppu Ditolak DPR, Jimly: Pembubaran Ormas Tetap Sah Jimly Asshiddiqie mengatakan bila Perppu ormas ditolak DPR maka pembubaran ormas yang telah dilakukan tetap sah dalam hukum. Sabtu, 09 Sep 2017 07:18 WIB