detikNews

BPD Jabar dan Jatim Penyumbang Fee Terbesar Bagi Pejabat

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan praktik ilegal di 6 Bank Pembangunan Daerah (BPD). Mereka menyetorkan sejumlah uang pada pejabat daerah. BPD Jabar dan Jatim menjadi penyumbang terbesar.

Rabu, 30 Des 2009 19:07 WIB

detikNews

KPK Apresiasi Larangan Main Golf Bagi Pejabat

Menteri Keuangan Sri Mulyani melarang para dirjennya bermain golf dengan pihak-pihak yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi hal tersebut dan meminta instansi lain berbuat hal serupa.

Rabu, 30 Des 2009 14:40 WIB

detikNews

Ketua Dana Abadi Umat Masih Dijabat Menag

Para pejabat Departemen Agama yang bercokol di kepengurusan DAU pernah diprotes aktivis antikorupsi. Protes tersebut tampaknya tidak digubris, karena dalam struktur badan pengelola DAU tahun ini Menteri Agama masih menjabat sebagai ketuanya.

Rabu, 30 Des 2009 10:38 WIB

detikNews

KPK Panggil Menag Bahas Perbaikan DAU

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini memanggil Menteri Agama Suryadharma Ali untuk membahas perbaikan pengelolaan Dana Abadi Umat (DAU).

Rabu, 30 Des 2009 09:52 WIB

detikNews

KPK Minta Pejabat Publik Tidak Urusi Yayasan Swasta

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti yayasan swasta yang diisi oleh para pejabat publik. Sebaiknya hal itu tidak dilakukan para pejabat karena akan menimbulkan penyalahgunaan wewenang.

Selasa, 29 Des 2009 18:43 WIB

detikNews

KPK Sarankan Pejabat Pakai Innova

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai pemberian mobil Toyota Crown Royal Saloon bagi pejabat kurang pas. Sebaiknya, para menteri dan pimpinan lembaga tinggi negara memakai Toyota Innova saja.

Selasa, 29 Des 2009 17:05 WIB

detikNews

KPK Hanya Gunakan Anggaran 68 Persen Selama Setahun

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaporkan penggunaan anggaran yang telah digunakan selama tahun 2009. Dari Rp 315 miliar yang dianggarkan, hanya Rp 217 miliar dana yang digunakan.

Selasa, 29 Des 2009 15:56 WIB

detikNews

Proyek SIN Depdagri Berbiaya Rp 6 T Diawasi KPK

Rencana proyek Single Identification Number (SIN) atau Nomor Induk Tunggal (NIK) yang akan direalisasikan Depdagri dinilai rawan korupsi. Untuk itu, KPK perlu melakukan pengawasan ketat.

Senin, 28 Des 2009 17:37 WIB

detikNews

Mendagri Konsultasikan Penggunaan Dana Rp 6 T untuk SIN ke KPK

Mendagri Gamawan Fauzi mendatangi Gedung KPK. Dia akan berkonsultasi tentang SIN/NIK.

Senin, 28 Des 2009 15:04 WIB

detikNews

Pimpinan KPK ke Markas Slank

Dua pimpinan KPK mendatangi markas Slank di Gang Potlot di Jl Duren Tiga, Kalibata, Jakarta Selatan. Mereka memberikan apresiasi khusus bagi Slank yang secara intensif menyuarakan kampanye antikorupsi.

Senin, 28 Des 2009 14:26 WIB