detikNews

KPK Segera Pakai 'Senjata Baru' Perma untuk Jerat Korporasi

Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 13 Tahun 2016 tentang tindak pidana korporasi akan segera diundangkan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

Kamis, 05 Jan 2017 01:29 WIB

detikNews

Dinasti Politik: Sempat Dilarang, Belakangan Dilegalkan MK

MK menghapus pasal "dinasti politik" dalam UU Pilkada dengan alasan aturan tersebut bertentangan dengan UUD 1945.

Minggu, 01 Jan 2017 13:46 WIB

detikNews

KPK dan NU Sepakat Korupsi Sama dengan Menistakan Agama

NU sudah memutuskan korupsi merupakan musuh agama dan pada dasarnya seseorang yang melakukan korupsi adalah mereka yang juga menistakan agama. KPK sepakat.

Sabtu, 26 Nov 2016 16:19 WIB

detikFinance

Pengusaha: Revisi UU Anti Monopoli Jangan untuk Menakuti-nakuti

Pengusaha meminta revisi UU anti monopoli jangan untuk menakut-nakuti, tapi untuk meningkatkan iklim investasi

Rabu, 23 Nov 2016 20:07 WIB

detikFinance

Revisi UU Anti Monopoli Harus Sentuh Substansi dan Kelembagaan KPPU

KPPU diminta mengusulkan revisi UU anti monopoli dan praktik usaha tak sehat yang menyentuh substansi. Termasuk, menyentuh kelembagaan KPPU.

Selasa, 15 Nov 2016 21:30 WIB

detikNews

KPK Berhak Rekrut Sendiri Penyidik, MA Harus Ingatkan Bawahannnya

MK memutuskan KPK berhak merekrut sendiri penyidiknya. Oleh sebab itu, MA harus mengingatkan para hakim di seluruh Indonesia untuk mentaatinya.

Kamis, 10 Nov 2016 12:45 WIB

detikFinance

KPPU Revisi Denda Kartel Jadi 30% dari Omzet, Pengusaha: Kita Bisa Ambruk

Rencana KPPU mengubah aturan denda dikritik pengusaha. Sebab, kebijakan ini justru akan berdampak negatif pada iklim usaha.

Rabu, 02 Nov 2016 23:00 WIB

detikFinance

Kewenangan KPPU Tidak Perlu Ditambah, Justru Harus Ada yang Mengawasi

Penguatan kewenangan KPPU dalam usulan perubahan UU Nomor 5/1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, perlu dikaji kembali.

Kamis, 27 Okt 2016 07:07 WIB

detikFinance

Kewenangan KPPU Sudah Sangat Kuat, Jangan Ditambah Lagi

Kewenangan KPPU saat ini sudah sangat kuat. Kalau sampai kewenangannya ditambah alias diperkuat lagi, tentu membuat dunia usaha justru tidak sehat.

Minggu, 23 Okt 2016 15:16 WIB

detikNews

Tolak Demokrasi Dibajak Duitokrasi

'duitokrasi' adalah demokrasi dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat, telah dibajak menjadi pemerintahan dari duit, oleh duit, untuk duit.

Kamis, 06 Okt 2016 10:00 WIB