Hanafiah menjelaskan alasannya menilai Musda tidak konstitusional karena ada pembatasan terhadap orang-orang yang ingin maju sebagai calon ketua Golkar Sumut.
"Intinya, dari 27 (anggota) DPRD, diadakan voting secara tertutup. Sebanyak 22 mengusulkan pemberhentian Wali Kota," kata eks Ketua Pansus Hak Angket Rini.
Kemenkum HAM telah menerima surat perubahan struktur MPG yang menetapkan Adies Kadir sebagai ketua. Adies akan fokus menyelesaikan sengketa Pilkada 2020 di MK.