detikNews

Jaksa Agung Minta Fatwa ke MK dan MA untuk Batasi Permohonan Grasi

Jaksa Agung M Prasetyo akan berkirim surat ke Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) berkaitan dengan eksekusi terpidana mati.

Jumat, 18 Agu 2017 15:06 WIB

detikNews

Sidang Tahunan MPR-DPR-DPD Digelar, Jokowi Pidato 3 Kali

Sidang tahunan MPR-DPR-DPR digelar hari ini. Presiden Joko Widodo akan hadir dan menyampaikan pidato 3 kali di kompleks parlemen.

Rabu, 16 Agu 2017 07:05 WIB

detikNews

Pegawai KPK: Hak Angket untuk Pimpinan Lembaga Bukan Lembaganya

Menurut para pegawai KPK, seharusnya hak angket ditujukan kepada pimpinan KPK, bukan kepada lembaga KPK.

Selasa, 15 Agu 2017 13:47 WIB

detikNews

ACTA Koreksi 3 Poin di Gugatan UU Pemilu

Dalam persidangan, ACTA memperbaiki 3 isu utama yang diminta oleh hakim MK.

Selasa, 15 Agu 2017 12:30 WIB

detikNews

Anggaran DPR Rp 5,7 T, Sekjen: Ada Antisipasi Penambahan Pimpinan

Sekjen DPR mengatakan besaran uang tersebut juga untuk anggaran antisipasi penambahan pimpinan DPR jika UU MD3 menyepakati perubahan jumlah pimpinan.

Senin, 14 Agu 2017 18:49 WIB

detikNews

Jaksa Sebut Patrialis Butuh Rp 2 M untuk Lunasi Apartemen Anggita

Jaksa menyebut Patrialis berencana untuk melunasi apartemen Anggita menggunakan mata uang asing.

Senin, 14 Agu 2017 18:24 WIB

detikNews

Kasus Suap di MK, Patrialis Akbar Dituntut 12,5 Tahun Bui

Menurut jaksa, Patrialis terbukti menerima hadiah atau janji dari Basuki Hariman Dan Ng Feny selaku pemohon gugatan UU Peternakan.

Senin, 14 Agu 2017 12:56 WIB

detikNews

Soal Lambannya Eksekusi Mati Bos Narkoba, Jaksa Agung Lempar ke MK

Padahal, dalam putusannya, MK sudah menegaskan grasi tidak menunda eksekusi, termasuk eksekusi mati.

Jumat, 11 Agu 2017 16:43 WIB

detikNews

Kasus Acho dan Sengkarut Hukum Pengelolaan Rumah Susun

Kasus Acho merupakan gunung es yang mengingatkan bahwa ada permasalahan mendasar yang perlu segera dibenahi dalam pengelolaan rumah susun.

Kamis, 10 Agu 2017 13:16 WIB

detikNews

Agar Kerja Presiden Efektif, Refly Harun Usul Masa Jabatan 6 Tahun

Pakar hukum tata negara Refly Harun mengusulkan perubahan aturan masa jabatan presiden dan kepala daerah menjadi 6 tahun dalam 1 periode.

Rabu, 09 Agu 2017 22:54 WIB