detikInet

Google Siap-siap Angkat Kaki dari Australia

Google berniat menutup mesin pencariannya di Australia. Jika pemerintah Australia mengesahkan RUU yang mewajibkan perusahaan teknologi digital membayar royalti.

Sabtu, 23 Jan 2021 11:36 WIB

detikNews

Pimpinan DPR: Omnibus Law UU Cipta Kerja Dibahas dalam 88 Kali Rapat Kerja

Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin menjelaskan omnibus law UU Cipta Kerja telah melalui proses pembahasan panjang sebelum disahkan. Ada 88 kali rapat kerja.

Selasa, 13 Okt 2020 17:46 WIB

detikFinance

Buruh Tuntut 7 Hal Soal Omnibus Law, Ini Jawaban Menaker

KSPI membeberkan 7 tuntutan yang menjadi alasan buruh menolak Undang-undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker). Ini kata Menaker

Selasa, 06 Okt 2020 15:50 WIB

detikNews

Elite PDIP: KAMI Cari-cari Masalah, Tuntutannya Sudah Dikerjakan Jokowi

Politikus PDIP Aria Bima menyebut kritik-kritik KAMI merupakan sesuatu yang basi. Selain itu, tuntutan mereka disebut Aria sudah dikerjakan Jokowi.

Jumat, 21 Agu 2020 23:08 WIB

detikFinance

Pemerintah Batal Ikut Campur Urusan Pajak dan Retribusi Daerah

Pemerintah ,,.ketentuan intervensi pajak dan retribusi daerah di berkas final Undang-undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja.

Senin, 12 Okt 2020 15:36 WIB

detikNews

Polisi Bubarkan Buruh yang Datang ke DPR Saat Pengesahan UU Cipta Kerja

Sejumlah buruh datang ke gedung DPR saat rapat paripurna pengesahan RUU Cipta Kerja. Mereka pun langsung dibubarkan polisi.

Senin, 05 Okt 2020 18:54 WIB

detikNews

Jokowi Harap Omnibus Law Kelar 100 Hari, Ketua DPR: Kami Selesaikan

"Jadi kalau kemudian terkait dengan draf yang disebut memang kita ini bisa menyelesaikan secepatnya, untuk apa kita perlambat?" kata Puan.

Selasa, 21 Jan 2020 20:38 WIB

detikNews

Omnibus Law UU Cipta Kerja: Draf, Tujuan, Poin, serta Mengapa Banyak Ditolak?

Omnibus law UU Cipta Kerja mendapatkan banyak penolakan, terutama dari buruh. Yuk, ketahui dampaknya.

Selasa, 06 Okt 2020 17:13 WIB

detikNews

Pengamat: Jangan Abaikan Aspek Sosiologis dalam Penerapan Omnibus Law

"Jangan sampai omnibus law menabrak aspek regulasi penting terhadap pertumbuhan integrasi nasional," kata pakar hukum administrasi negara UNS, Agus Riewanto.

Selasa, 21 Jan 2020 16:15 WIB

detikNews

Draf Omnibus Law Hapus Kewajiban Sertifikat Halal, Ini Sikap PBNU

Draf Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja menghapus kewajiban sertifikat halal. Begini sikap PBNU.

Selasa, 21 Jan 2020 15:01 WIB