Desakan agar KLB Partai Demokrat digelar terus mengemuka. Berdasarkan AD/ART Demokrat, penyelenggaraan KLB harus disetujui Ketua Majelis Tinggi Partai.
Partai Demokrat meminta perpres soal investasi minuman keras (miras) di Bali, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi Utara (Sulut), hingga Papua ditinjau ulang.