detikNews

Negara Juga Gugat Soeharto dan Keluarganya Rp 10 Triliun, Tapi Gagal

Selain menggugat Yayasan Supersemar, negara Indonesia juga menggugat Soeharto dan keluarganya Rp 10 triliun. MA tidak mengabulkan gugatan itu.

Kamis, 03 Sep 2015 12:19 WIB

detikNews

MA Selesaikan Putusan Yayasan Soeharto, Supersemar Dihukum Rp 4,4 Triliun

Terjadi salah ketik di tingkat kasasi, Rp 185 miliar ditulis Rp 185 juta.

Kamis, 03 Sep 2015 09:55 WIB

detikNews

DPR Akan Terima Kunjungan Bos IMF, Tak Akan Bicara Utang

DPR akan menerima kunjungan Managing Director IMF Christine Lagarde. DPR tak mau berbicara soal penawaran hutang karena Indonesia masih trauma dengan IMF.

Rabu, 02 Sep 2015 12:07 WIB

detikNews

MA Segera Kirim Putusan Yayasan Soeharto Rp 4,4 Triliun ke PN Jaksel

MA tengah mengoreksi berkas putusan Yayasan Supersemar. Kejagung masih menunggu salinan putusan yayasan keluarga Presiden ke-2 RI Soeharto itu.

Selasa, 01 Sep 2015 15:25 WIB

detikNews

KPK Undang Beberapa Ahli Rumuskan Renstra untuk Pimpinan Jilid 4

KPK tengah menyusun renstra untuk digunakan pimpinan Jilid 4 yang segera terpilih. Pembentukan KPK di daerah jadi sorotan.

Selasa, 01 Sep 2015 12:23 WIB

detikNews

Meski Ada Unjuk Rasa Besar, JK Nilai Kondisi Malaysia Masih Aman untuk TKI

Ribuan rakyat Malaysia berunjuk rasa menuntut PM Najib Razak turun dari jabatannya. Bagaimana nasib TKI di negeri jiran itu?

Senin, 31 Agu 2015 21:48 WIB

detikFinance

Rupiah Loyo, Menteri Era Soeharto Ini Sarankan RI Hemat Pemakaian Dolar

Dalam situasi super dolar AS seperti sekarang ini, Pemerintah dan masyarakat sebaiknya mulai mengurangi penggunaan dolar AS.

Senin, 31 Agu 2015 19:08 WIB

detikFinance

Sanksi Bambang ke JP Morgan Dikritik Menteri Era Soeharto

Mantan Menteri di‎ Era Presiden Soeharto, Emil Salim mengkritik cara Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro yang memberikan sanksi terhadap JP Morgan.

Senin, 31 Agu 2015 17:52 WIB

detikNews

Seskab: Bappenas Dikembalikan Seperti Zaman Orba karena Perubahan UU

Bappenas akan dikembalikan seperti zaman Orba sehingga berwenang atur APBN. Apakah tidak melanggar UU?

Senin, 31 Agu 2015 14:03 WIB

detikFinance

Tahun 2045, Pusat Ekonomi Dunia Bukan Lagi di AS Tapi Asia

Di 2045, diperkirakan pusat ekonomi akan bergerak ke Asia, seperti China, India, Korea Selatan, dan Jepang, bukan lagi di AS.

Senin, 31 Agu 2015 11:24 WIB