detikNews

Komisi II Kecewa MK Langgengkan Politik Dinasti

Komisi II DPR menyatakan kecewa terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang melanggengkan politik dinasti.

Kamis, 09 Jul 2015 13:12 WIB

detikNews

MPR Bertemu BPK Bahas Pelaporan Keuangan Sidang Paripurna

Pimpinan MPR melakukan pertemuan dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Ruang Rapat Konsultasi Lantai 19 Gedung Tower BPK.

Kamis, 09 Jul 2015 12:57 WIB

detikNews

Pimpinan MPR Undang MA, MK, KY, dan BPK ke Sidang Tahunan

Pimpinan MPR mengundang pimpinan MA, MK, KY, BPK ke sidang tahunan yang akan digelar 15 Agustus mendatang.

Kamis, 09 Jul 2015 11:44 WIB

detikNews

Cegah Politik Dinasti, Publik Harus Kritis ke Calon Kepala Daerah

Agar politik dinasti tidak menjamur, masyarakat harus lebih kritis ke calon kepala daerah.

Kamis, 09 Jul 2015 09:35 WIB

detikNews

Pimpinan Komisi II DPR Kecewa MK Restui Politik Dinasti

MK menghapus pasal pembatasan larangan keluarga petahana dalam UU Pilkada. Pimpinan Komisi II DPR kecewa dengan putusan MK itu.

Kamis, 09 Jul 2015 07:12 WIB

detikNews

MK Juga Restui PNS Ikut Pilkada Asalkan Mundur

MK juga merestui PNS mencalonkan diri ikut pilkada asalkan nonaktif. Setelah ditetapkan sebagai kepala daerah, PNS itu baru berhenti secara tetap.

Rabu, 08 Jul 2015 14:29 WIB

detikNews

Alasan MK Restui Politik Dinasti

Pembatasan dinasti politik haruslah ditujukan kepada kepala daerah petahana itu, bukan kepada keluarganya atau kerabatnya.

Rabu, 08 Jul 2015 13:54 WIB

detikNews

Pimpinan MPR Undang Jokowi Laporkan Kinerjanya 15 Agustus

Pimpinan MPR menemui Presiden Joko Widodo untuk mengundang dalam sidang MPR 15 Agustus mendatang.

Jumat, 03 Jul 2015 12:30 WIB

detikNews

Samad Soal Rekaman Kriminalisasi: Kalau Ada, Wajib Membukanya

Novel Baswedan dan Bambang Widjanto menyebut ada upaya kriminalisasi terhadap pimpinan dan penyidik KPK.

Kamis, 02 Jul 2015 17:01 WIB

detikNews

35 Tahun Lebih Jadi Pengadil di MA, Maruarar Minta KY Ikut Seleksi Hakim

Maruarar Siahaan mendukung KY dalam ikut menyeleksi calon hakim. Kketerlibatan KY sangat perlu dalam proses check and balances.

Kamis, 02 Jul 2015 13:02 WIB