detikNews

Sutiyoso Dukung Pengusutan Korupsi KPUD DKI Jakarta

Buka-bukaan kasus korupsi dana pemilu makin seru, apalagi ditambah dugaan mark up dana pemilu oleh KPUD DKI Jakarta. Selaku gubernur, Sutiyoso mendukung pengusutan korupsi.

Kamis, 21 Apr 2005 18:24 WIB

detikNews

Diduga Mark Up Dana Pemilu, DPRD DKI Panggil KPUD Rabu

Diduga ada mark up dana Pemilu yang terjadi di KUPD DKI, DPRD DKI akan memanggil Ketua KPUD DKI dan 5 Ketua KPU Kotamadya di Jakarta.

Senin, 18 Apr 2005 13:47 WIB

detikNews

Daan Dimara Tidak Ikut Urunan untuk Bantu Mulyana

Anggota KPU Daan Dimara mengaku tidak pernah ikut urunan untuk membantu Mulyana W Kusumah terkait dugaan penyuapan kepada pegawai BPK.

Kamis, 14 Apr 2005 14:13 WIB

detikNews

Mulyana, Suap, & Korupsi di KPU

Anggota KPU Mulyana W Kusumah ditahan atas dugaan akan menyuap anggota BPK yang sedang mengaudit KPU. Terkait dugaan korupsi di KPU?

Minggu, 10 Apr 2005 01:01 WIB

detikNews

DPR Laporkan Temuan Kasus Korupsi ke Jaksa Agung

Anggota Komisi III Djoko S Abdurrahman menemui Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh guna melaporkan temuan korupsi di Jawa Timur.

Kamis, 31 Mar 2005 16:01 WIB

detikNews

DPRD Riau Minta Klarifikasi

Jadi provinsi keempat terkorup di Indonesia, DPRD Riau mengaku prihatin dan akan meminta klarifikasi dari Gubernur Riau Rusli Zainal.

Rabu, 23 Mar 2005 18:29 WIB

detikFinance

Departemen dan Lembaga Diminta Tak Mark Up Harga Proyek

Meneg PPN Sri Mulyani Indrawati meminta kepada departemen atau lembaga yang memanfaatkan kredit ekspor tidak me-mark up harga proyek.

Selasa, 22 Mar 2005 13:11 WIB

detikNews

Hartono Juga Banyak Tak Tahu

Jenderal (Purn) Hartono mengaku banyak tak tahu soal proses pembelian 100 unit tank Scorpion, seperti halnya Mbak Tutut.

Senin, 21 Mar 2005 11:16 WIB

detikNews

Kuasa Hukum Puteh Nilai Tuntutan Jaksa Banyak Bohongnya

OC Kaligis, kuasa hukum Abdullah Puteh, menilai fakta-fakta yang diajukan JPU terhadap kliennya banyak yang tidak benar. Misalnya, tentang mark up pembelian heli.

Senin, 07 Mar 2005 13:47 WIB

detikNews

Bentuk Desk Pilkada, Depdagri Monopoli Pemerintahan Daerah

Depdagri membentuk Desk Pusat Pilkada untuk membantu pelaksanaan. Tapi keputusan itu dinilai hanya untuk mengukuhkan monopoli pemerintah dalam Pilkada.

Senin, 07 Mar 2005 13:02 WIB