detikNews

Ical: Presiden Berhak Marah

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memarahi Nirwan Bakrie gara-gara lambannya penuntasan ganti rugi korban lumpur Lapindo. Presiden memang punya hak untuk marah dan wajar saja presiden marah.

Kamis, 11 Des 2008 19:47 WIB

detikNews

Prabowo Belum Tahu Akan Dipinang PDS

Partai Damai Sejahtera bermaksud meminang Prabowo Subianto sebagai capres. Namun ternyata Prabowo malah belum tahu.

Kamis, 11 Des 2008 12:58 WIB

detikNews

Satria, Sayap Pemuda Gerindra

Partai Gerindra mendeklarasikan sayap pemuda partai. Sayap tersebut diberi nama Satuan Relawan Indonesia Raya (Satria).

Kamis, 11 Des 2008 12:17 WIB

detikNews

Soal Penegakan HAM Pemerintah Diberi Raport Merah

Penegakan Hak Azasi Manusia (HAM) di Indonesia dinilai masih lemah. Ini terbukti masih maraknya tindak kekerasan yang dilakukan aparat negara terhadap masyarakat sipil.

Rabu, 10 Des 2008 15:59 WIB

detikNews

Depkum HAM Keluarkan Tarif Baru Layanan Sisminbakum

Kasus sistem administrasi badan hukum (sisminbakum) Depkum HAM telah menyeret sejumlah nama pejabat di departemen yang dipimpin Andi Matalatta itu. Meski begitu, pelayanan publik sisminbakum terus berjalan.

Selasa, 09 Des 2008 16:01 WIB

detikNews

KPK Selamatkan Rp 650 M Uang Negara

KPK berhasil menyelamatkan Rp 650 miliar uang negara. Uang itu tersebut berasal dari kasus korupsi dan penyelewengan yang ditangani KPK.

Selasa, 09 Des 2008 15:59 WIB

detikNews

KPK Akan Mata-matai Uang Pemilu

Pemilu 2009 di depan mata. KPK bersiap-siap untuk mengawasi penggunaan uang dengan menggandeng KPU.

Selasa, 09 Des 2008 15:20 WIB

detikNews

Senyuman Antasari untuk Iklan Anti Korupsi Demokrat

Sudah lihat iklan anti korupsi Partai Demokrat di berbagai media? Apa tanggapan Ketua KPK terhadap iklan tersebut? Antasari hanya tersenyum.

Selasa, 09 Des 2008 14:40 WIB

detikNews

Menneg PAN: Incumbent Menang Karena Pelayanan Publik yang Baik

Sebuah pelayanan publik dianggap penting untuk peningkatan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) suatu negara. Pelayanan publik bahkan sanggup mengantar seseorang menjadi kepala daerah.

Selasa, 09 Des 2008 12:26 WIB

detikNews

KPK 'Sikat' Korupsi Kecil dan Besar

Selama ini KPK selalu dituntut untuk mengungkapkan kasus korupsi yang besar lebih dahulu. KPK tidak membedakan korupsi besar atau kecil.

Selasa, 09 Des 2008 12:18 WIB