detikNews

Jika Dipilih Langsung, Sultan Bakal Dapat Mandat Historis & Demokratis

Sultan Yogyakarta sebaiknya tak perlu menolak usulan pemilihan gubernur langsung. Sebab, jika ada pemilihan langsung, siapa pun calon yang diajukan keraton hampir dipastikan menang. Legitimasi historis dan demokratis bakal digenggamnya.

Rabu, 01 Des 2010 17:38 WIB

detikNews

Sebagai Parardhya, Sultan & Paku Alam Tak Berhak Ikut Pilgub

Dalam RUU Keistimewaan (RUUK) DIY yang masih digodok pemerintah, Parardhya menjadi salah satu poin penting. Karena menjabat Parardhya, Sultan dan Paku Alam tidak berhak mengikuti pilgub dan menjadi pengurus partai.

Rabu, 01 Des 2010 12:37 WIB

detikNews

Tahun 2009: 9 Fraksi Setuju Gubernur DIY Ditetapkan, PD Belum Tentukan Sikap

Pada 2009, Mendagri Mardiyanto dan Panja Komisi II DPR telah membahas RUUK DIY. Pada Agustus 2009, 9 fraksi di Panja itu telah menyetujui prosesi kepemimpinan di Yogyakarta (gubernur) dilakukan dengan sistem penetapan, hanya PD yang belum menentukan sikap.

Rabu, 01 Des 2010 12:33 WIB

detikNews

Parardhya Bukan Sekadar Simbol Bagi Sultan & Paku Alam

Parardhya adalah salah satu poin krusial di RUUK DIY yang masih digodok pemerintah. Konsep ini pada 2007 muncul dalam rumusan RUU Keistimewaan DIY karya JIP Fisipol UGM.

Rabu, 01 Des 2010 11:32 WIB

detikNews

Prof Djoko Suryo: Demokrasi Tidak Harus Seragam, Apalagi di Daerah Istimewa

Presiden SBY menyatakan, tidak mungkin ada sistem monarki yang bertabrakan baik dengan konstitusi maupun nilai demokrasi. Namun menurut guru besar sejarah UGM, Prof Djoko Suryo, demokrasi tidak harus seragam.

Rabu, 01 Des 2010 09:40 WIB

detikNews

SBY & Demokrat Dinilai Ingin Kuasai Yogya

Ada aroma politik yang kental dalam isu sistem pemilihan gubernur dan monarki di Yogyakarta. Pemilu Kepala Daerah dinilai akan lebih menguntungkan Parpol.

Rabu, 01 Des 2010 07:06 WIB

detikNews

Prof Djawahir Thontowi: Jangan Diskriminatif terhadap Warga DIY

Meski sudah 8 tahun sejak diusulkan, RUU Keistimewaan DIY belum juga disahkan. Bila tidak segera disahkan, maka warga Yogya akan merasa didiskriminasikan oleh pemerintah.

Selasa, 30 Nov 2010 19:01 WIB

detikNews

Referendum Yogya Bukan Makar & Jadi Alternatif Terakhir

Ada pihak yang menganggap seruan referendum di Yogyakarta merupakan aksi makar. Anggapan ini tidak tepat, karena referendum hanya terbatas dalam konteks pengisian jabatan Gubernur DIY.

Selasa, 30 Nov 2010 18:51 WIB

detikNews

Eks Rektor UGM: Akar Masalah Keistimewaan DIY dari UU Pemda

Mantan Rektor UGM Sofian Effendi menuding akar permasalahan seputar keistimewaan DIY adalah UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemda. UU ini dinilai tidak sesuai dengan jiwa dan semangat UUD 1945.

Selasa, 30 Nov 2010 17:39 WIB

detikNews

Parardhya dalam RUU Keistimewaan Yogya Bukan Usulan Sultan

Posisi Sultan Hamengku Buwono dan Paku Alam, disebut sebagai Parardhya dalam RUU Keistimewaan DIY. Parardhya memiliki sejumlah keistimewaan. Namun istilah ini bukan datang dari Sultan Hamengku Buwono X.

Selasa, 30 Nov 2010 16:41 WIB