detikNews

PPP: Usulan Anggaran Rp 5,7 T DPR Jangan Terkesan Cari Proyek

Usulan kenaikan anggaran DPR untuk tahun 2018 menjadi Rp 5,7 T menuai pro-kontra. PPP berharap agar usulan dana sebesar itu tak mengesankan DPR mencari proyek.

Selasa, 15 Agu 2017 16:57 WIB

detikNews

ACTA Koreksi 3 Poin di Gugatan UU Pemilu

Dalam persidangan, ACTA memperbaiki 3 isu utama yang diminta oleh hakim MK.

Selasa, 15 Agu 2017 12:30 WIB

detikNews

Megawati Ungkap Alasan Dukung Jokowi Terbitkan Perppu Ormas

Mega berpendapat wajar saja Jokowi mengeluarkan perppu apabila situasi dianggap darurat. Apa yang dilakukan Jokowi itu, menurutnya, untuk keselamatan negara.

Selasa, 15 Agu 2017 12:15 WIB

detikNews

Menelusuri Gedung Nusantara I DPR yang Disebut Miring 7 Derajat

Seperti apakah gedung Nusantara I DPR yang dinilai miring 7 derajat itu?

Selasa, 15 Agu 2017 09:00 WIB

detikNews

Ketua MPR: Berantem Karya & Ilmu Boleh, Fisik Jangan

Ketua MPR Zulkifli Hasan menuturkan masyarakat harus saling menyayangi. Bila ada masalah, jangan berkelahi dan harus berpedoman pada musyawarah.

Senin, 14 Agu 2017 15:00 WIB

detikNews

Soal Pembubaran Ormas Selain HTI, Mendagri: Tunggu Tanggal Mainnya

Pasca pembubaran HTI, Mendagri Tjahjo Kumolo menyebut telah mengantongi bukti kuat untuk membubarkan ormas lainnya. Kapan pembubaran dilakukan?

Sabtu, 12 Agu 2017 17:13 WIB

detikNews

Saksi e-KTP Diberitakan Tewas, Ini Tanggapan Mendagri

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo berharap penanganan kasus e-KTP bisa cepat selesai meski saksi Johannes Marliem diberitakan tewas.

Sabtu, 12 Agu 2017 16:28 WIB

detikNews

Mendagri: Semoga UU Pemilu Diteken Presiden Pekan Depan

Mendagri Tjahjo Kumolo menyebut saat ini seluruh rangkaian proses redaksional UU Pemilu sudah selesai dan tinggal menunggu diteken Presiden.

Sabtu, 12 Agu 2017 14:34 WIB

detikNews

Kenaikan Anggaran DPR Dicurigai Untuk Bekal Pemilu 2019

Dengan kinerja yang sangat minim tersebut, idealnya anggaran Dewan bukan ditambah tapi justru harus diturunkan.

Jumat, 11 Agu 2017 07:43 WIB

detikNews

Agar Kerja Presiden Efektif, Refly Harun Usul Masa Jabatan 6 Tahun

Pakar hukum tata negara Refly Harun mengusulkan perubahan aturan masa jabatan presiden dan kepala daerah menjadi 6 tahun dalam 1 periode.

Rabu, 09 Agu 2017 22:54 WIB