detikNews

DPR akan Proses Anggotanya yang Terima Dana KPU

Anggota DPR yang kecipratan dana taktis KPU akan diproses hukum. Nama mereka akan dipublikasikan.

Sabtu, 23 Apr 2005 12:52 WIB

detikNews

Ketua DPR Minta KPK Bongkar Dugaan Korupsi di KPU

Ketua DPR Agung Laksono meminta KPK tidak hanya mengusut kasus suap Mulyana Kusumah. KPK juga harus membongkar dugaan korupsi di KPU.

Rabu, 20 Apr 2005 18:05 WIB

detikNews

Presiden-BPK Bahas Korupsi KPU

Rapat Konsultasi Presiden SBY dan Ketua BPK Anwar Nasution membahas dugaan korupsi di KPU. Pemerintah akan menindaklanjuti laporan BPK.

Rabu, 20 Apr 2005 17:44 WIB

detikNews

Kejagung Perlu Periksa Raja Garuda Mas dan Kiani Kertas

Kasus kredit macet raksasa di Bank Mandiri terus diperiksa Kejagung. Tapi, mana debitur kelas kakapnya?

Rabu, 20 Apr 2005 11:52 WIB

detikNews

Kejagung Baru Sentuh Kredit Macet Debitur Kecil

Kejagung memeriksa kredit macet di Bank Mandiri. Langkah yang perlu didukung. Sayangnya, Kejagung baru menyentuh para debitur kecil.

Rabu, 20 Apr 2005 11:30 WIB

detikNews

Diduga Mark Up Dana Pemilu, DPRD DKI Panggil KPUD Rabu

Diduga ada mark up dana Pemilu yang terjadi di KUPD DKI, DPRD DKI akan memanggil Ketua KPUD DKI dan 5 Ketua KPU Kotamadya di Jakarta.

Senin, 18 Apr 2005 13:47 WIB

detikNews

KPK Didesak Periksa Gubernur Sumsel Terkait PON XVI

KPK didesak untuk segera memeriksa Gubernur Sumsel Syahrial Usman terkait dugaan korupsi penyelenggaran PON XVI tahun 2004 di Palembang.

Senin, 18 Apr 2005 11:07 WIB

detikNews

66 Orang Lolos Psikotes Calon Anggota Komisi Kejaksaan

Sebanyak 66 pendaftar calon anggota Komisi Kejaksaan lolos seleksi psikotes. Masyarakat diimbau menyampaikan tanggapan mengenai integritas para calon.

Kamis, 14 Apr 2005 08:30 WIB

detikFinance

Menneg BUMN Diminta Rombak Manajemen Bank Mandiri

Menneg BUMN diminta merombak jajaran direksi dan komisaris Bank Mandiri menyusul terjadinya kredit macet senilai Rp 1 triliun di bank itu.

Rabu, 13 Apr 2005 18:22 WIB

detikNews

HRWG Sesalkan Pemerintah Tolak Kedatangan Komisi Ahli PBB

HRWG menyesalkan sikap pemerintah yang menolak kedatangan 3 anggota Komisi Ahli PBB yang akan meneliti kasus pelanggaran HAM Timtim.

Rabu, 13 Apr 2005 18:03 WIB