Sejumlah masalah pilkada harus segera kelar: sosialisasi, pendanaan, antisipasi konflik, standarisasi surat suara, regulasi teknis, rekrutmen dll. Jika tidak, tunda saja.
RUU Perhitungan Anggaran Negara 2003 yang diajukan pemerintah tidak mungkin diproses apalagi disahkan DPR bila ternyata belum diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap UU Migas Nomor 22/ 2001 yang direvisi akan berdampak pada industri migas. Namun sebagian perubahan pasalnya, tidak berpengaruh signifikan.
Pemutaran "Virgin" yang mengalami batu sandungan di Makassar tidak menyalahi aturan. Meskipun telah lulus sensor, Pemda Makassar berhak melarang film yang tak sesuai dengan nilai-nilai setempat.
Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi mendesak pemerintah mensosialisasikan aturan main pilkada langsung dalam UU 32/2004. Pasalnya, masih banyak materi UU yang rancu.