detikNews

Jokowi Setujui Eksekusi Yayasan Soeharto Rp 4,4 Triliun

Jaksa Agung menerima surat kuasa khusus (SKK) dari Presiden Jokowi terkait eksekusi uang Rp 4,4 triliun perkara Yayasan Supersemar.

Selasa, 20 Okt 2015 18:30 WIB

detikFinance

PLN Akan Bangun PLTA Terbesar se-ASEAN Rp 12 Triliun di Bandung Barat

PLN memastikan proyek PLTA Upper Cisokan 1.040 MW mulai masuk tahap konstruksi awal tahun depan.

Kamis, 15 Okt 2015 16:15 WIB

detikFinance

Ribuan Keramba Ikan Ilegal di PLTA Terbesar di ASEAN, Tapi Dibiarkan

Ribuan keramba ikan ilegal kepung waduk dan PLTA terbesar di ASEAN yakni PLTA Cirata, Purwakarta, Jawa Barat. Tapi hanya dibiarkan saja.

Kamis, 15 Okt 2015 12:30 WIB

detikFinance

Ini Awal Mula PLTA Terbesar di ASEAN Dikepung Ribuan Keramba Ikan

Waduk dan PLTA Cirata di Purwakarta, Jawa Barat, saat ini kondisinya sedang 'sekarat'. Salah satunya karena kepungan ribuan keramba ikan.

Kamis, 15 Okt 2015 12:00 WIB

detikFinance

PLTA Terbesar di ASEAN Ini 'Sekarat' Akibat Dikepung Keramba Ikan

Waduk dan PLTA Cirata saat ini kondisinya sedang 'sekarat'. Salah satu penyebabnya karena waduk dikepung ribuan keramba ikan.

Kamis, 15 Okt 2015 11:13 WIB

detikFinance

PLTA Terbesar di ASEAN Zaman Soeharto Ini 'Sekarat'

Waduk dan PLTA Cirata di Purwakarta, Jawa Barat ini kondisinya sedang 'sekarat'. PLTA ini merupakan yang terbesar di Asia Tenggara.

Kamis, 15 Okt 2015 10:25 WIB

detikNews

Lewati Jalan Malioboro Yogya, 'Helikopter Bung Karno' Jadi Perhatian Warga

Benda-benda bersejarah dipamerkan di jalan Malioboro Yogyakarta. Benda-benda bersejarah tersebut selama ini tersimpan di museum.

Rabu, 14 Okt 2015 16:31 WIB

detikNews

Tugu Soeharto Semarang jadi Tempat Cari Berkah Pergantian Tahun Hijriyah

Mereka berendam di dekat tugu yang dikenal sebagai tugu Soeharto.

Rabu, 14 Okt 2015 02:51 WIB

detikFinance

Jokowi Tunjuk Kuntoro Jadi Komut PLN Gantikan Chandra Hamzah

Presiden Jokowi menunjuk Kuntoro Mangkusubroto sebagai Komut PLN menggantikan Chandra Hamzah.

Selasa, 13 Okt 2015 20:32 WIB

detikNews

Tolak Revisi UU KPK, Peradi: Tak Sesuai Mandat MPR Soal Negara Bebas KKN

Rencana revisi UU KPK oleh DPR kembali mendapatkan penolakan. Kali ini pertentangan datang dari Perhimpunan Advokad Indonesia (Peradi).

Selasa, 13 Okt 2015 12:11 WIB