Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron menanggapi putusan MK yang melarang wakil menteri rangkap jabatan, menekankan pentingnya penyesuaian aturan dalam 2 tahun.
Mahkamah Konstitusi melarang wakil menteri rangkap jabatan, memberikan waktu 2 tahun bagi pemerintah untuk menyesuaikan aturan. Keputusan ini bersifat mengikat.
Ketua DPRD NTB, Baiq Isvie, menolak pembangunan seaplane dan glamping di Danau Segara Anak. Ia dukung pengelolaan tambang emas ilegal melalui koperasi.