Menkeu Sri Mulyani menyayangkan adanya kasus dugaan korupsi dalam pengesahan RAPBD Jambi. Menurutnya tindakan tersebut mengkhianati amanat konstitusi Indonesia.
KPK melakukan penggeledahan di kantor Gubernur Provinsi Jambi. Penggeledahan ini tindak lanjut OTT KPK terkait kasus suap pemulusan pengesahan RAPBD Jambi 2018.
Pasca-OTT, KPK melakukan penyegelan di sejumlah tempat. Dua di antaranya berada di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Jambi.