detikNews

DKPP: 18 Parpol Tak Lolos Harus Diikutsertakan Verifikasi Faktual

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akhirnya memutuskan 18 partai politik yang tidak lolos verifikasi tahap pertama untuk dapat diikutsertakan dalam verifikasi faktual. DKPP memerintahkan KPU untuk melaksanakan putusan tersebut.

Selasa, 27 Nov 2012 16:36 WIB

detikNews

Muhammadiyah Kaji UU Minerba, Investasi & Air Untuk Digugat ke MK

Muhammadiyah, menyatakan tidak akan menutup kemungkinan untuk melakukan uji materi (judicial review) terhadap UU yang merugikan negara. Muhammadiyah menyebut beberapa UU lain sudah dalam daftar untuk diajukan ke Mahkamah Konstitusi.

Senin, 26 Nov 2012 00:02 WIB

detikNews

2 Warga yang Dipenjara Jaksa karena Rapikan Pohon Hadapi Sidang Perdana

Terdakwa Budi dan Munir yang meringkuk di LP Magelang akan menghadapi sidang perdana. Keduanya ditahan karena memotong pohon bambu yang menghalangi jalan umum.

Selasa, 20 Nov 2012 09:28 WIB

Harian Detik

Gaza Membara, Pemerintah Desak Tahan Diri

28 aktivis Indonesia yang saat ini giat membangun Rumah Sakit Indonesia di Kota Gaza, tetap bertahan di tengah bombardir gempuran Israel.

Jumat, 16 Nov 2012 06:00 WIB

detikNews

Sehari Sebelum Mundur, Ada yang Lihat Hakim Agung Yamani Adili Perkara

Kisah mundurnya Ahmad Yamani sebagai hakim agung masih diselimuti kabut tebal pertanyaan. Pernyataan resmi Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan Yamani sakit sebagai alasan mengundurkan diri masih  mengandung berbagai tanda tanya mendalam.

Kamis, 15 Nov 2012 17:15 WIB

detikNews

Xi Jinping jadi pemimpin baru Cina

Xi Jinping secara resmi terpilih sebagai pemimpin baru Cina untuk satu dekade mendatang.

Kamis, 15 Nov 2012 11:45 WIB

Harian Detik

KPU 'Pecah', Hasil Verifikasi Diragukan

Pengamat Pemilu Partai Politik dari Lembaga Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPRR) Yusfitriadi menilai 'perpecahan' dalam tubuh Komisi Pemilihan Umum telah menghambat tahapan pemilu. Selain itu, keterlibatan pihak asing dinilai membuat hasil verifikasi partai politik tidak independen.

Rabu, 14 Nov 2012 18:00 WIB

detikNews

BP Migas Kikis Kekuasaan Negara, Tujuan UUD 1945 Tidak Tercapai

BP Migas diputuskan MK sebagai badan yang bertentangan dengan UUD 1945. BP Migas mendegradasi kekuasaan negara atas migas yang diperuntukkan bagi kemakmuran rakyat.

Selasa, 13 Nov 2012 13:16 WIB

detikNews

Alasan MK Bubarkan BP Migas: Berpotensi Penyalahgunaan Kekuasaan

MK memutuskan BP Migas bertentangan dengan UUD 1945. Dalam putusan tersebut, MK menilai BP Migas tidak efisien dan berpotensi penyalahgunaan kekuasaan.

Selasa, 13 Nov 2012 12:02 WIB

detikNews

Din Syamsuddin: Putusan MK Terkait BP Migas Itu Kemenangan Rakyat

MK memutuskan untuk mengabulkan uji materi mengenai kedudukan BP Migas pada UU 22/2001 tentang Migas. Menurut salah satu penggugat UU tersebut, Din Syamsuddin, putusan MK merupakan sebuah kemenangan bagi rakyat Indonesia.

Selasa, 13 Nov 2012 11:54 WIB