detikNews

Dewan Etik MK Enggan Tanggapi Rencana PDIP Laporkan Hakim MK

Dewan etik Mahkamah Konstitusi (MK) enggan menanggapi rencana PDIP melaporkan 7 hakim konstitusi terkait putusan UU MD3 Senin (29/9) kemarin.

Selasa, 30 Sep 2014 12:44 WIB

detikNews

MK Langgar Hukum Acara, PDIP: Hak Kami Dirampok!

MK menolak judicial review UU MD3 dengan melanggar hukum acara. Pasal 41 ayat 4 UU MK mengatur tegas tata cara persidangan yang harus dilaksanakan MK dalam mengadili sebuah perkara.

Selasa, 30 Sep 2014 12:28 WIB

detikNews

Dinilai Langgar Hukum Acara, Hakim Konstitusi: Silakan Saja Melapor

7 Hakim konstitusi dian‎ggap melanggar hukum acara terkait putusan UU MD3 yang baru saja diketok kemarin. Para hakim konstitusi itu rencananya akan dilaporkan ke Dewan Etik.

Selasa, 30 Sep 2014 11:21 WIB

detikNews

Tolak Judicial Review UU MD3, MK Langgar Hukum Acara!

MK menolak judicial review UU MD3 kemarin. Selidik punya selidik, putusan yang diwarnai perbedaan pendapat anggota majelis hakim itu melanggar hukum acara. Apa itu?

Selasa, 30 Sep 2014 08:37 WIB

detikNews

Jimly Nilai MK Bisa dengan Mudah Batalkan UU Pilkada

Eks Ketua MK Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa MK bisa dengan mudah membatalkan UU Pilkada yang mencabut hak masyarakat untuk memilih kepala daerah secara langsung. Menurut Jimly, hakim konstitusi harus mempertimbangkan keberatan masyarakat untuk membatalkan UU Pilkada.

Selasa, 30 Sep 2014 08:28 WIB

detikNews

SBY: Pemerintah Konsisten yang Terbaik Pilkada Langsung dengan Perbaikan

Presiden SBY kembali menegaskan bahwa sikap pemerintah adalah mendukung pilkada yang dipilih secara langsung seperti diatur dalam UU Pilkada sebelumnya. 

Selasa, 30 Sep 2014 04:22 WIB

detikNews

Bonaran Situmeang: Tak Ada Alasan KPK Tahan Saya

KPK telah mengagendakan pemeriksaan Bupati Tapanuli Tengah, Raja Bonaran Situmeanf sebagai tersangka kasus sengketa Pilkada di MK. Menanggapi hal itu, Bonaran mengaku tidak menemukan apa alasan penahanan KPK terhadap dirinya.

Selasa, 30 Sep 2014 01:22 WIB

detikNews

PKS: Putusan MK Soal UU MD3 Sudah Benar dan Harus Dihormati

MK akhirnya menolak uji materi Undang-Undang 17 Nomor 2014 tentang MD3 yang dilakukan PDIP. Ketua DPP PKS Nasir Jamil pun menegaskan kalau putusan MK harus dihormati karena menghargai etika demokrasi.

Senin, 29 Sep 2014 20:02 WIB

detikNews

MK Juga Tolak Kedudukan Hukum PDIP dalam Putusan UU MD3

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak seluruh permohonan PDIP terkait UU MD3. PDIP diwakilkan oleh Megawati Soekarnoputri dan Tjahjo Kumolo. Ternyata MK juga menolak legal standing PDIP dalam permohonan UU MD3 itu.

Senin, 29 Sep 2014 19:22 WIB

detikNews

MK Kabulkan Keterwakilan Perempuan di Jajaran Pimpinan DPR

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan PDIP terkait UU MD3. Namun MK mengabulkan sebagian permohonan Koalisi untuk Advokasi Kepemimpinan Perempuan terkait UU MD3.

Senin, 29 Sep 2014 18:50 WIB