Pengusaha meminta pemerintah maupun PLN tetap memberikan insentif bagi industri kecil jika pencabutan batas (capping) tarif dasar listrik (TDL) industri tetap dilakukan.
HIPMI meminta pemerintah bisa menunda pencabutan capping tarif listrik industri sampai tahun depan. Pemerintah juga harus tegas dalam mengambil keputusan tersebut.
Merasa bosan dengan terus bergulirnya isu-isu kasus seperti Gayus dan sebagainya, para pengusaha yang tergabung dalam HIPMI menyampaikan kerinduannya akan isu-isu pembangunan.
Saat yang lain mengejar layanan data (broadband), SmartFren justru menggelar promosi untuk voice. Padahal produk hasil perkawinan Smart Telecom dan Mobile-8 Telecom ini terkenal 'bandel' di layanan datanya.
Dirjen Pajak Fuad Rahmany diharapkan bisa lebih melakukan pembenahan internal kepada para aparatnya terutama dalam menekankan perilaku disiplin dan kejujuran agar kebocoran pajak tak terjadi.
HIPMI masih merasa khawatir dengan adanya Free Trade Agreement (FTA). Hal ini karena FTA dapat memberikan sebuah ancaman bagi industri manufaktur dalam negeri.
Para pengusaha menyayangkan terhadap kondisi listrik di Kalimantan, padahal wilayah ini menjadi sumber penghasil batubara yang menjadi sumber pembangkit listrik.
Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) mengharapkan agar pemerintah bisa mendorong masalah kepastian hukum serta pengembangan infrastruktur bagi para pebisnis.