detikNews 30 Kasus Korupsi di Maluku Dilaporkan ke KPK Sebanyak 30 kasus dugaan korupsi di Maluku saat ini masuk meja KPK. Namun, sebagian tidak bisa ditindaklanjuti. Rabu, 23 Mar 2005 19:03 WIB
detikNews Pemerintah Siap Diawasi KPK dalam Rekonstruksi Aceh Pemerintah siap untuk diawasi oleh KPK dalam penggunaan dana pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa dan tsunami di Aceh. Selasa, 22 Mar 2005 15:01 WIB
detikNews KPK: Proyek Rekonstruksi Aceh Harus Ditenderkan KPK meminta agar proyek-proyek dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di NAD dilakukan dengan cara tender dan bukan penunjukan langsung. Selasa, 22 Mar 2005 14:59 WIB
detikNews Anggota DPR: Segera Eksekusi Mati Bandar Narkoba Sejumlah bandar narkoba telah dijatuhi hukuman mati. Sebaiknya, mereka segera segera dieksekusi, sebagai shock therapy pemberantasan narkoba. Selasa, 22 Mar 2005 13:07 WIB
detikNews Lowongan Komisi Kejaksaan Sepi Pendaftar Sejak dibukanya pendaftaran anggota Komisi Kejaksaan 16 Maret 2005, Panitia Seleksi Komisi Kejaksaan belum menerima satu pun pendaftar. Jumat, 18 Mar 2005 19:34 WIB
detikNews Pendaftaran Anggota Komisi Kejaksaan Dibuka Ingin membenahi Kejaksaan, pintu gerbang keadilan di negeri ini? Anda bisa melakukannya dengan menjadi anggota Komisi Kejaksaan RI Rabu, 16 Mar 2005 09:26 WIB
detikNews Ada Potensi KKN dalam Pilkada KPK melihat ada potensi korupsi dalam pilkada. Selain money politics, potensi korupsi dapat terjadi dalam pengadaan kartu suara. Selasa, 15 Mar 2005 16:48 WIB
detikNews FPSB Minta KPK Tangani Korupsi di Kab Limapuluh Kota Sumbar FPSB meminta KPK menangani kasus korupsi pembangunan jalan di kabupaten Limapuluh Kota, Sumbar. Pasalnya, penanganan Kejati Sumbar lamban. Sabtu, 12 Mar 2005 06:16 WIB
detikNews Peluang Pengadilan Internasional Kasus Timtim Terbuka Bebasnya para pelaku pelangar HAM berat Timtim dinilai justru membuka peluang dilaksanakannya mekanisme pengadilan internasional. Rabu, 09 Mar 2005 16:35 WIB
detikNews Monopoly Watch Minta PN Batalkan Tender Tanker Pertamina Monopoly Watch menilai putusan KPPU dalam kasus tanker Pertamina kurang tegas. Karena jika ada gugatan pengadilan harus memperberat sanksi. Rabu, 09 Mar 2005 09:19 WIB