detikNews

Tolak RUU Pornografi Disahkan, FPDIP dan FPDS Walk Out

FPDIP dan FPDS tetap menolak pengesahan RUU Pornografi. Keputusan ini ditandai dengan aksi walk out saat pengambilan keputusan di sidang paripurna yang baru saja dibuka.

Kamis, 30 Okt 2008 11:20 WIB

detikNews

Hidayat Nurwahid: Pengesahan RUU Pornografi Harus Demokratis

Ketua MPR Hidayat Nurwahid mengharapkan pengesahan RUU Pornografi yang menuai pro kontra ini berlangsung konstitusional dan demokratis.

Kamis, 30 Okt 2008 10:30 WIB

detikNews

FPDIP: Hadiri Sidang atau Total Walk Out

RUU Pornografi akan disahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hari ini. Sikap Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP) masih tetap menolak pengesahan. Pilihan cuma dua, menghadiri sidang paripurna atau walk out total.

Kamis, 30 Okt 2008 08:34 WIB

detikNews

RUU Pornografi Siap Disahkan

Teka-teki kapan disahkannya RUU Pornografi terjawab sudah. Rapat pengganti Bamus DPR memutuskan pengambilan keputusan tingkat II (rapat paripurna) RUU Pornografi akan dilakukan besok.

Rabu, 29 Okt 2008 20:04 WIB

detikNews

12 Daerah Dimekarkan, Termasuk Kota Tangerang Selatan

Rapat Paripurna DPR RI mengesahkan 12 RUU Pembentukan Kabupaten/Kota. Salah satu yang masuk pemekaran itu adalah Kabupaten Tangerang Selatan, Banten. Meliputi mana saja?

Rabu, 29 Okt 2008 13:18 WIB

detikNews

Rumah Dibobol Maling, Priyo Budi Absen Kerja di DPR

Ketua Fraksi Partai Golkar Priyo Budi Santoso tidak terlihat melakukan aktivitas di DPR menyusul insiden rumahnya yang dibobol maling. Priyo tidak hadir di sidang paripurna DPR maupun di ruang kerjanya.

Selasa, 28 Okt 2008 13:56 WIB

detikNews

38 Ormas Islam di Sumut Desak RUU Pornografi Disahkan

Sebanyak 38 Ormas Islam di Sumatera Utara (Sumut) mendesak agar Rancangan Undang- undang (RUU) Pornografi segera disahkan menjadi undang-undang.

Senin, 27 Okt 2008 17:03 WIB

detikNews

Seluruh Fraksi Setuju RUU Kementerian Negara Disahkan

Semua fraksi di DPR menyatakan persetujuannya terhadap pengesahan RUU Kementerian Negara menjadi UU. Hanya saja, beberapa fraksi memberikan catatan soal larangan rangkap jabatan menteri dan pengurus partai politik yang dihapuskan.

Selasa, 21 Okt 2008 23:00 WIB

detikNews

RUU MA Disahkan Setelah Reses

Keinginan fraksi-fraksi untuk mengesahkan RUU MA sebelum reses bakal tak akan terjadi. Komisi III memutuskan tanggal 24 Oktober yang bertepatan dengan tanggal terakhir rapat DPR adalah waktu penyerahan draf RUU MA kepada paripurna.

Senin, 13 Okt 2008 14:30 WIB

detikNews

Pengesahan RUU MA Setelah 6 Oktober

Rapat pengganti Bamus DPR membatalkan pengesahan RUU MA. Pengesahan menunggu hasil Komisi III. Diprediksi baru bisa dilakukan setelah 6 Oktober mendatang.

Jumat, 26 Sep 2008 13:28 WIB