detikNews

Pasal-pasal Kontroversial dalam RUU Pertanahan

RUU tentang Pertanahan dinilai mengandung sejumlah pasal kontroversial. Berikut ini beberapa pasal kontroversial tersebut:

Senin, 23 Sep 2019 13:39 WIB

detikNews

Aliansi Mahasiswa Tuntut Jokowi Terbitkan Perppu Cabut UU KPK yang Baru

"Kami ingin mencabut RUU KPK dengan menerbitkan perppu yang mencabut UU KPK yang disetujui oleh DPR," kata Manik Marganamahendra.

Senin, 23 Sep 2019 12:42 WIB

detikNews

Dinilai Banyak Masalah, Pengesahan RUU Pertanahan Diminta Ditunda

"Menurut kita ada 10 pokok masalah RUU Pertanahan. Salah satunya soal bab pemidanaan itu," kata Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria Dewi Sartika.

Minggu, 22 Sep 2019 16:05 WIB

detikNews

Dewan Pers Harap RKUHP Tidak Tumpang Tindih dengan UU Pers

Anggota Dewan Pers, Agung Darmajaya, menyoroti pasal-pasal yang ada di RUU KUHP, salah satunya soal penghinaan ke presiden.

Sabtu, 21 Sep 2019 15:37 WIB

detikNews

YLBHI Nilai RKUHP Membuat Banyak Orang Masuk Penjara

YLBHI menilai RUU KUHP jika diaplikasikan akan membuat banyak orang dipenjara. Sebab, RUU KUHP banyak mengatur tentang hukuman mati.

Sabtu, 21 Sep 2019 11:29 WIB

detikNews

Melihat Pasal Kontroversi RKUHP, Benarkah Lebih Kolonial?

RKUHP beberapa waktu lagi akan segera disahkan menggantikan KUHP jaman kolonial Belanda. Namun, hingga kini sejumlah pasal dinilai kontroversial.

Sabtu, 21 Sep 2019 08:44 WIB

detikNews

Jokowi Ingin R-KUHP Ditunda, Pasal Penghinaan Presiden Akan Dibuang?

Presiden Jokowi meminta pengesahan Rancangan Undang-Undang KUHP ditunda. Dalam RUU KUHP, ada rancangan pasal yang bermasalah menyangkut penghinaan presiden.

Sabtu, 21 Sep 2019 08:17 WIB

detikNews

Menkum HAM: KUHP Baru Perlu Sosialisasi, Kalau Tak Puas Bisa ke MK

Menteri Hukum dan HAM (Menkum HAM) Yasonna Laoly menyatakan RUU KUHP tidak otomatis berlaku.

Jumat, 20 Sep 2019 22:20 WIB

detikNews

Soal Penghinaan Presiden di KUHP Baru, PKS: Bisa Jadi Pasal Karet

"Pasal ini (penghinaan presiden) bisa jadi pasal karet. Konstitusi sudah menyatakan kebebasan pendapat adalah hak warga negara," kata Mardani Ali Sera.

Kamis, 19 Sep 2019 16:47 WIB

detikNews

Massa Demo Tolak RUU KUHP di DPR Tutup Jalan, Lalin Gatsu Arah Grogol Padat

Aksi demo di depan gedung DPR RI menutup jalan. Aksi tersebut menyebabkan arus lalu lintas menjadi tersendat.

Kamis, 19 Sep 2019 15:51 WIB