detikFinance

Banggar DPR Turunkan Target Cost Recovery US$ 1 Miliar di 2011

Badan Anggaran (Banggar) DPR meminta pemerintah untuk menurunkan target cost recovery di 2011 dari US$ 13,3 miliar menjadi US$ 12,3 miliar. Lalu target dividen di 2011 dinaikkan Rp 1 triliun.

Kamis, 30 Sep 2010 18:07 WIB

detikFinance

Pemerintah Pastikan BNI Rights Issue Duluan

Kementerian BUMN memutuskan rights issue BNI terlebih dahulu akan dilakukan ketimbang Bank Mandiri. BNI akan menggelar aksi korporasi itu di paling cepat di bulan Desember 2010.

Kamis, 30 Sep 2010 15:13 WIB

detikFinance

Saham Pemerintah di BNI dan Bank Mandiri Bakal Terdilusi

Rencana rights issue PT Bank Mandiri Tbk dan PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) akan menggerus kepemilikan pemerintah di dua bank negara itu alias terdilusi.

Senin, 27 Sep 2010 19:50 WIB

detikFinance

DPR Setujui Rights Issue BNI & Bank Mandiri dengan Syarat

Komisi VI DPR menyetujui rencana rights issue Bank Negara Indonesia (BNI) dan Bank Mandiri senilai Rp 22 triliun dengan syarat kepemilikan pemerintah tidak boleh kurang dari 60%.

Senin, 27 Sep 2010 16:50 WIB

detikFinance

Anggota DPR Ngumpul Hadiri Pelantikan Pejabat Kementerian BUMN

Pelantikan pejabat baru Kementerian BUMN dilakukan pada hari ini. Pada pelantikan, tampak beberapa anggota DPR ikut menghadiri acara tersebut, meski yang dilantik hanya pejabat eselon I.

Jumat, 24 Sep 2010 18:25 WIB

detikFinance

DPR Restui Rights Issue Bank Mandiri Maksimal Rp 14 Triliun

DPR melalui Komisi XI akhirnya juga merestui Bank Mandiri untuk melakukan aksi korporaasinya yakni penawaran umum saham terbatas (right issue) dengan nilai maksimum Rp 14 triliun.

Jumat, 24 Sep 2010 08:46 WIB

detikFinance

DPR Restui Rights Issue BNI Rp 10 Triliun

Komisi XI DPR menyetujui aksi korporasi PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) untuk melakukan penawaran saham perdana (rights issue) senilai Rp 10 triliun.

Kamis, 23 Sep 2010 18:03 WIB

detikFinance

Pengadaan Gedung OJK dan Pengadilan Pajak Telan Rp 188,157 Miliar

Kemenkeu mengalokasikan dana Rp 188,157 miliar untuk pengadaan tanah dan pembangunan gedung Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta gedung Sekretariat Pengadilan Pajak di 2011.

Rabu, 22 Sep 2010 18:25 WIB

detikFinance

Agus Marto Tersinggung Dituding DPR Kriminalisasi Kebijakan

DPR RI menuding Menkeu melakukan kriminalisasi kebijakan karena perbedaan anggaran. Agus Marto pun tersinggung dan meminta DPRmenggunakan kalimat yang lebih halus saat menyampaikan kritikannya.

Rabu, 22 Sep 2010 17:54 WIB

detikFinance

DPR Kritik Sri Mulyani Masih Mejeng di Situs Kemenkeu

Tidak tercantum namanya sebagai Menteri Keuangan di situs Kementerian Keuangan, Agus Martowardojo disangsikan DPR bisa menyerap anggaran Kementeriannya dengan baik.

Rabu, 22 Sep 2010 15:45 WIB