detikNews

Agung Laksono Sambut Postif Perang Jenderal di Pemilu

'Perang jenderal' atau berpartisipasinya para purnawirawan jenderal TNI diramalkan akan meriahkan pilpres 2014 nanti. Wakil Ketua Umum Partai Golkar melihat hal ini sebagai 'pertunjukan yang bagus'. 

Jumat, 28 Mar 2014 15:14 WIB

detikNews

Golkar Merasa Lebih Baik Bila Koalisi dengan Partai Nasionalis

Partai Golkar masih belum menentukan parpol yang akan diajak koalisi. Namun menurut Waketum Golkar Agung Laksono, partai berlambang pohon beringin ini ingin berkoalisi dengan partai nasionalis. 

Jumat, 28 Mar 2014 15:01 WIB

detikNews

Agung Laksono Harap Diyat Buat Satinah Sudah Terkumpul Pada H-3

Batas pembayaran diyat atau uang kompensasi Satinah sebesar Rp 21 miliar tinggal tujuh hari lagi. Menko Kesra Agung Laksono berharap diyat tersebut bisa terkumpul tiga hari sebelum batas pembayaran.

Jumat, 28 Mar 2014 14:18 WIB

detikNews

Menko Kesra: Pembayaran Ganti Rugi Lapindo Tinggal Rp 800 M

Menko Kesra Agung Laksono menyambut baik pututsan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait lumpur Lapindo. Politikus Partai Golkar tersebut menghormati putusan MK tersebut.

Jumat, 28 Mar 2014 13:11 WIB

detikNews

Ahok Tawarkan Jasa Keruk Waduk Milik Warga Gratis

Ahok menawarkan jasa untuk mengeruk waduk milik warga perorangan secara gratis. Upaya ini dilakukan untuk menunjang program Pemprov DKI Jakarta menambah jumlah waduk di Ibukota.

Jumat, 28 Mar 2014 11:19 WIB

detikTravel

Wow, Festival Legu Gam Tahun Ini Punya Ternate Fashion Street

Tahun 2014, Festival Legu Gam kembali digelar. Berbeda tahun sebelumnya, tahun ini acara Festival Legu Gam dimeriahkan dengan Ternate Fashion Street.

Kamis, 27 Mar 2014 17:46 WIB

detikNews

MK Kabulkan Gugatan Warga Sidoarjo Soal Ganti Rugi Lumpur Lapindo

MK membatalkan Pasal 9 ayat (1) UU No 15 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU No 19 Tahun 2012 tentang APBN 2013. MK juga menghapus tanggung jawab perbedaan ganti rugi antara Peta Area Terdampak (PAT) dan di luar PAT.

Rabu, 26 Mar 2014 19:43 WIB

detikNews

Lembaga Survei Khawatir Pembatasan Waktu Quick Count Dimanfaatkan Oknum

Pengggugat menilai UU Pemilu yang mengatur pembatasan pengumuman quick count dimanfaatkan oknum tidak bertanggungjawab. Turut menggugat yaitu Indikator Politik Indonesia, Pedoman Research, dan SMRC.

Senin, 24 Mar 2014 17:39 WIB

detikNews

DPR Kriminalisasi Penyelenggara Quick Count, Hakim Konstitusi: Nggak Benar!

Gugatan UU Pemilu yang mengatur penghitungan cepat dengan ada sanksi pidana digelar di MK. Dalam sidang perdana ini, hakim MK Ahmad Fadlil Sumadi menyindir pembuat UU.

Senin, 24 Mar 2014 16:23 WIB

detikNews

Terancam Dikriminalisasi, Lembaga Survei Gugat Aturan Quick Count ke MK

Sejumlah lembaga survei yang tergabung dalam Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia merasa keberadaan aturan terkait quick count karena sarat kriminalisasi. Oleh karena itu, mereka menggugat ke MK.

Senin, 24 Mar 2014 15:50 WIB