detikNews

Polemik Status Pejabat Negara, Hakim Ad Hoc Sodorkan Bukti Dukungan MA

Para hakim ad hoc yang menggugat UU Aparatur Sipil Negara (ASN) ke MK mendapat dukungan dari MA. Karena itulah mereka meminta statusnya dianggap sebagai peja‎bat negara ‎dengan cara mengajukan uji materi.

Rabu, 24 Sep 2014 15:55 WIB

detikNews

Dewan Etik Panggil Hakim Konstitusi Patrialis Akbar Pekan Depan

Dewan Etik MK berencana memanggil hakim konstitusi Patrialis Akbar. Pemanggilan itu terkait laporan masyarakat yang melaporkan Patrialis karena mengomentari RUU Pilkada.

Rabu, 24 Sep 2014 13:25 WIB

detikNews

MA Tidak Tahu Mengapa Hakim Ad Hoc Tidak Termasuk Pejabat Negara

Sidang gugatan status hakim ad hoc kembali digelar di MK. MA menyampaikan pihaknya tidak dilibatkan dalam lahirnya pembuatan UU ASN terkait pasal yang menyatakan hakim ad hoc bukan pejabat.

Rabu, 24 Sep 2014 12:56 WIB

detikNews

KPK Geledah Kantor Bonaran Situmeang di Salemba Jakpus

Tim penyidik KPK melakukan penggeledahan terkait kasus suap pengurusan sengketa Pilkada Tapanuli Tengah dengan tersangka Raja Bonaran Situmeang. Penyidik menggeledah kantor Bonaran yang berada di Salemba, Jakpus.

Rabu, 24 Sep 2014 11:09 WIB

detikNews

Patrialis Komentari RUU Pilkada, Ketua MK Serahkan ke Dewan Etik

Patrialis Akbar dilaporkan ke Dewan Etik karena mengomentari RUU Pilkada dalam sebuah kuliah umum. Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva menyerahkan sepenuhnya hal itu ke Dewan Etik.

Rabu, 24 Sep 2014 09:41 WIB

detikNews

Pejabat Negara Termasuk Ketua FPD Hadiri Perayaan Ultah Arab Saudi

Kedutaan besar Arab Saudi merayakan ulang tahun ke-84 Kerajaan Arab Saudi di Jakarta. Sejumlah tokoh nampak hadir dalam acara tersebut.

Selasa, 23 Sep 2014 20:34 WIB

detikNews

PDIP Minta Gugatan MD3 Diputus Sebelum 1 Oktober, Ini Jawaban MK

PDIP meminta gugatan UU MD3 sebelum anggota DPR baru dilantik yang jatuh pada 1 Oktober 2014.‎ Atas permintaan itu, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Hamdan Zoelva, belum bisa mengamini permintaan dari PDIP.

Selasa, 23 Sep 2014 20:08 WIB

detikNews

Dilaporkan Karena Komentari RUU Pilkada, Ini Tanggapan Patrialis Akbar

Hakim MK Patrialis Akbar dilaporkan ke dewan etik terkait komentarnya soal RUU Pilkada. Terkait laporan itu, Patrialis membantah mengomentari RUU Pilkada yang berpotensi digugat ke MK.

Selasa, 23 Sep 2014 19:06 WIB

detikNews

Hakim Konstitusi Farida: Ada Kecenderungan Pembentuk UU Semakin Boros!

Maria Farida Indrati menyatakan DPR dan pemerintah memaksakan segala sesuatu menjadi UU. "Ada kecenderungan pembentuk UU semakin boros dan terlalu membesar-besarkan persoalan," kata Farida.

Selasa, 23 Sep 2014 18:19 WIB

detikNews

Komentari RUU Pilkada, Hakim Konstitusi Patrialis Dilaporkan ke Dewan Etik

Gara-gara berkomentar soal RUU Pilkada, hakim konstitusi Patrialis Akbar dilaporkan ke Dewan Etik MK. Patrialis diduga melanggar kode etik hakim karena mengomentari perkara yang berpotensi dibawa ke MK.

Selasa, 23 Sep 2014 16:11 WIB