detikNews

Refleksi 2013, Ketua DPD Curhat Soal DPR yang Egois Soal Legislasi

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI membacakan refleksi kinerja tahun 2013. Ketua DPD RI Irman Gusman menegaskan bahwa lembaganya tersebut berkedudukan sama dengan lembaga tinggi lainnya.

Selasa, 24 Des 2013 12:43 WIB

detikNews

SBY Didesak Tak Lakukan Banding Atas Putusan PTUN Batalkan Keppres

Pemerintah akan mengajukan banding terkait putusan PTUN Jakarta yang menganulir Keppres no 87 tahun 2013 tentang pengangkatan Patrialis Akbar sebagai Hakim MK. Koalisi LSM meminta sebaiknya Presiden menjalankan putusan PTUN dan tidak mengajukan banding.

Selasa, 24 Des 2013 12:31 WIB

detikNews

Keppres Pengangkatan Hakim MK Batal, Patrialis: Saya Bisa Banding

Hakim Konstitusi Patrialis Akbar dan Maria Farida Indarti terancam kehilangan jabatan karena Keppres pengangkatan mereka dibatalkan hakim PTUN. Menanggapi putusan ini, Patrialis bisa saja banding.

Senin, 23 Des 2013 18:31 WIB

detikNews

Tak Hanya Kasus Suap Akil, Ratu Atut Juga Ditunggu Dua Kasus Lain

KPK bukan hanya menyasar Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah dengan kasus dugaan suap pengurusan sengketa Pilkada di MK. Ada kasus lainnya juga sudah menanti politisi Partai Golkar ini.

Senin, 23 Des 2013 14:02 WIB

detikNews

Ratu Atut Ditahan KPK, Ical: Dia Belum Tentu Bersalah

Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah resmi ditahan setelah menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka dua kasus korupsi. Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie pun angkat bicara.

Jumat, 20 Des 2013 17:07 WIB

detikNews

Berbaju Tahanan KPK, Ratu Atut Dijebloskan ke Rutan Pondok Bambu

KPK akhirnya menahan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah. Politisi Golkar itu akan ditahan 20 hari ke depan di Rutan Pondok Bambu, Jaktim.

Jumat, 20 Des 2013 16:49 WIB

detikNews

Jumat Keramat, Ratu Atut Ditahan KPK!

KPK akhirnya menahan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah. Politisi Golkar itu dimasukkan ke dalam tahanan setelah diperiksa untuk pertama kali sebagai tersangka.

Jumat, 20 Des 2013 16:44 WIB

detikNews

SBY Sayangkan Anggota Koalisi yang Menolak Perpu MK Jadi UU

Dalam pembahasan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) tentang Penyelamat Mahkamah Konstitusi (MK) ada fraksi anggota koalisi pemerintah yang menolak menjadi Undang-undang (UU). Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyayangkan hal tersebut.

Jumat, 20 Des 2013 13:46 WIB

detikNews

Pertama dalam Sejarah, MA Adili 14 Ribuan Kasus dalam Setahun

Di bawah Hatta Ali, MA berhasil mengadili 14.736 kasus dalam setahun yang masuk ke meja hakim agung. Jumlah ini berbeda jauh dibandingkan MK yang hanya mengadili 200-an perkara per tahun.

Jumat, 20 Des 2013 11:59 WIB

detikNews

Lawan Keputusan FPPP, Ahmad Yani dan Lukman Hakim Tolak Perpu MK

Peraturan pemerintah pengganti Undang-undang (Perpu) penyelamat Mahkamah Konstitusi (MK) telah disahkan menjadi Undang-undang (UU). Namun ada manuver politik menarik di balik pengesahan Perpu tersebut.

Kamis, 19 Des 2013 20:22 WIB