Komisi VIII DPR menyoroti kewenangan BPJPH Kemenag dalam melakukan sertifikasi halal. BPJPH disebut masih kurang terlihat jika dibandingkan dengan MUI.
"Mungkin ini tugas khusus yang diberikan sambil menguji kinerja Pak Prabowo mengingat Pak Prabowo senantiasa berbicara mengenai kedaulatan pangan," kata Daniel.