detikNews

Pilkada Ditunda? Mendagri Punya 2 Opsi

Mendagri Tito Karnavian memiliki dua opsi terkait tahapan Pilkada 2020. Dua opsi itu adalah penerbitan Perppu atau revisi PKPU tentang Pilkada.

Minggu, 20 Sep 2020 20:01 WIB

detikNews

KPU Sebut Ada Pemangkasan Anggaran Pilkada di 2 Daerah

Arief menilai bisa saja ada pemangkasan anggaran untuk efisiensi. Asalkan, kata dia, tak menganggu proses pilkada yang metodenya telah ditentukan undang-undang.

Selasa, 21 Jan 2020 19:14 WIB

detikNews

RUU Larangan Minol hingga Perlindungan Tokoh Agama Jadi Prioritas 2021

DPR mengesahkan rancangan atau revisi undang-undang (UU) Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2021. Total sebanyak 33 RUU disetujui Prolegnas Prioritas.

Selasa, 23 Mar 2021 17:22 WIB

detikNews

Polarisasi Saat Pilpres, Presidential Threshold Perlu Revisi?

Polarisasi saat Pemilihan Presiden 2019 membuat ambang batas pencalonan presiden dalam UU Pemilu dinilai patut direvisi.

Jumat, 12 Jun 2020 20:41 WIB

detikInet

eSports Akan Masuk Asian Games 2022 dan Dibahas di Revisi UU SKN

eSport akan masuk cabang di Asian Games 2022. Nasib eSport juga akan dibahas di revisi Undang-Undang SKN.

Jumat, 15 Jan 2021 15:49 WIB

detikNews

MPR, KY, & DKPP Gelar Konferensi Nasional II Etika Kehidupan Berbangsa

Penyelenggaraan konferensi ini juga diharapkan dapat merumuskan rekomendasi dalam upaya penegakan etika politik dan pemerintahan.

Selasa, 10 Nov 2020 15:42 WIB

detikNews

Pemerintah Revisi 4 Pasal UU ITE

Presiden Joko Widodo menyetujui revisi UU ITE. Ada 4 pasal yang direvisi untuk memperbaiki pasal-pasal yang dinilai menimbulkan diskriminasi dan kriminalisasi.

Selasa, 08 Jun 2021 17:27 WIB

detikNews

Demokrat Masih Pikir-pikir Hapus Tradisi Rangkap Jabatan Komisaris BUMN

Di tengah pembahasan revisi Undang-Undang (RUU) BUMN di DPR, muncul usulan agar rangkap jabatan komisaris BUMN dihapus.

Jumat, 18 Sep 2020 10:44 WIB

detikNews

Revisi UU ITE Tak Sentuh Pasal 'Karet', Pemerintah Dinilai Inkonsisten

Pemerintah memutuskan revisi UU ITE hanya penambahan penjelasan atas pasal-pasal yang dianggap pasal karet. Pemerintah dinilai tidak konsisten.

Minggu, 02 Mei 2021 16:43 WIB

detikNews

Mempertanyakan DPR yang Kebut Omnibus Law Saat Pandemi Corona

DPR RI mengancang-ancang pembahasan omnimbus law Cipta Kerja saat masa pandmi virus Corona. Namun, tindakan ini dipertanyakan oleh beberapa kelompok masyarakat.

Selasa, 14 Apr 2020 07:15 WIB