detikNews

Ahmad Dhani Buka-bukaan Alasan Mundur dari Pilgub DKI

Sempat meramaikan bursa cagub DKI, musisi kawakan Ahmad Dhani akhirnya batal maju Pilgub DKI.

Selasa, 06 Sep 2016 15:56 WIB

detikNews

Mereka Ramai-ramai Serukan Reformasi Total di Lembaga Pengadilan

Berbagai elemen mendesak reformasi total di MA. Tetapi Ketua MA Hatta Ali menyatakan sebaliknya: sistem di MA sudah baik.

Senin, 11 Jul 2016 09:53 WIB

detikNews

Jual Beli Perkara Diungkap KPK, Bagaimana Nasib Korban Mafia Peradilan?

KPK dalam lima bulan terakhir mengungkap berbagai modus jual beli perkara di lembaga yudisial. Tapi bagaimana dengan nasib para korban mafia peradilan?

Senin, 11 Jul 2016 08:46 WIB

detikNews

OTT KPK di Balik Putusan Saipul Jamil, Jangan Sepelekan Peran Panitera!

Tidak hanya hakim, ternyata panitera juga punya peran vital. Dalam operasi KPK yang menangkap hakim, panitera kerap masuk dalam sistem korupsi.

Minggu, 19 Jun 2016 16:31 WIB

detikNews

Perilaku Koruptif di Pengadilan Dinilai Terstruktur, Sistematis dan Masif

Presiden Joko Widodo diminta turun tangan sebab pimpinan Mahkamah Agung (MA) dinilai tidak mampu menyelesaikan masalah tersebut.

Jumat, 17 Jun 2016 10:25 WIB

detikNews

Nilai Rata-rata UN SMA 2016 Turun 6 Poin dari Tahun 2015

Mendikbud Anies Baswedan menyebut karena peningkatan integritas kejujuran yang meningkat.

Senin, 09 Mei 2016 17:35 WIB

detikNews

Busyro Dorong Presiden Bentuk Tim Independen untuk Evaluasi Kinerja Densus

Tak hanya itu, Busyro berharap Jokowi memerintahkan BPK, BPKP, PPATK untuk mengaudit dari mana asal dana operasional BNPT dan Densus 88.

Rabu, 30 Mar 2016 19:20 WIB

detikNews

Pilgub Susulan Kalteng Digugat ke MK

Seharusnya Pilgub serentak diselenggarakan pada 9 Desember 2015. Tetapi di Kalteng ditunda menunggu putusan MA.

Senin, 22 Feb 2016 18:13 WIB

detikNews

MK, Pasal 158 dan Keranjang Sampah

MK dengan tegas menerapkan Pasal 158 UU Pilkada terkait ambang batas selisih suara.

Kamis, 21 Jan 2016 13:39 WIB

detikNews

Tolak Kaidah TSM, MK: Jika Abaikan Pasal 158, Melanggar Hukum

MK menolak kaidah kecurangan terstruktur, sistematis dan masif (TSM) untuk menilai sebuah jalannya pilkada. 

Kamis, 21 Jan 2016 11:34 WIB