detiksearch

detikNews

PDIP: Wakil Menteri Sebaiknya dari Pejabat Eselon Satu Kementerian

PDIP meminta Presiden SBY memprioritaskan pejabat eselon satu dari Kementerian terkait untuk dijadikan wakil menteri. Selain wakil menteri sudah menguasai bidangnya, hal tersebut memang diatur dalam UU Kementerian Negara.

Senin, 17 Okt 2011 06:01 WIB

detikNews

Pilih Wamen, SBY Harus Berkaca Kegagalan Lantik Anggito Abimanyu

Presiden SBY diminta berkaca saat gagal melantik Anggito Abimanyu dan Fahmi Idris menjadi Wakil Menteri Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Kesehatan pada 2010 lalu. Keduanya terbentur oleh persyaratan yang diatur dalam UU Kementerian Negara.

Minggu, 16 Okt 2011 22:30 WIB

detikNews

Golkar: Denny Indrayana Tak Penuhi Syarat Menjadi Wakil Menteri

Wakil Bendahara Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo memandang staf khusus presiden bidang hukum Denny Indrayana tak bisa menduduki jabatan wakil menteri. Alasannya, pangkat Denny di PNS belum mencapai Golongan I/a.

Minggu, 16 Okt 2011 22:02 WIB

detikNews

Presiden Harus Perhatikan Aturan Pengangkatan Wakil Menteri

Presiden SBY sudah menunjuk 13 orang menjadi Wakil Menteri. Aturan pengangkatan seseorang menjadi Wakil Menteri jelas diatur dalam Undang-undang Kementerian Negara.

Minggu, 16 Okt 2011 21:03 WIB

detikNews

RI Harus Tegas ke Malaysia Soal Status Quo & Patok Batas di Tg Datu

RI dan Malaysia telah menjalin nota kesepahaman terkait perbatasan di Tanjung Datu, Kalimantan Barat dalam Outstanding Boundary Problems (OBP) tahun 1978. Pemerintah RI harus bersikap tegas terhadap Malaysia soal patok batas dan status quo di wilayah Tanjung Datu.

Rabu, 12 Okt 2011 10:30 WIB

detikNews

Kisruh Camar Bulan Karena Metode Penentuan Batas Alam yang Berubah

Masalah perbatasan antara Indonesia dan Malaysia kembali terjadi. Kali ini lokasinya berada di Camar Bulan, Kalimantan Barat. Menurut pakar hukum internasional, Hikmahanto Juwana, sengketa tersebut terjadi karena perubahan metode penentuan batas alam saat MoU 1978 ditandatangani kedua negara.

Rabu, 12 Okt 2011 03:10 WIB

detikNews

Pemerintah Diminta Perhatikan Kesejahteraan Masyarakat di Perbatasan

Pemerintah telah membantah adanya wilayah Indonesia yang digunakan oleh Malaysia di perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan Barat. Terlepas dari itu, pemerintah diminta untuk lebih memperhatikan warganya yang ada di wilayah perbatasan.

Selasa, 11 Okt 2011 03:24 WIB

detikNews

Perbatasan di Kalbar Dicaplok Malaysia, Pemerintah Harus Verifikasi

Pemerintah RI perlu melakukan verifikasi temuan Komisi I DPR tentang pencaplokan wilayah perbatasan di Kalimantan Barat oleh Malaysia. Verifikasi dilakukan dengan mengkonfirmasi peta dan kesepakatan.

Minggu, 09 Okt 2011 07:53 WIB

Yang Penting Bukan Uang Tapi Pengakuan

Ganti rugi hanyalah satu dari tiga tuntutan para janda korban pembantaian Rawagede. Pengakuan Belanda atas kemerdekaan Indonesia dan permintaan maaf dinilai lebih penting.

Kamis, 22 Sep 2011 11:36 WIB

detikNews

Dekan Fasilkom UI Tak Pernah Hadir dalam Pertemuan Kelompok Anti Rektor

Dekan Fakultas Ilmu Komputer (Fasilkom) UI T Basaruddin tidak pernah hadir dalam pertemuan kelompok anti Rektor Gumilar Rusliwa Somantri.

Selasa, 13 Sep 2011 13:47 WIB

Filter

detikNews

detikNews

detikNews

detikNews

detikNews

detikNews

detikNews

detikNews

detikNews