detikNews

MA Perpanjang Waktu Pendaftaran Hakim Konstitusi hingga 31 Oktober

Mahkamah Agung (MA) memperpanjang masa pendaftaran seleksi hakim konstitusi hingga 31 Oktober 2014. Berdasarkan UUD 1945, MA mendapat jatah 3 kursi di Mahkamah Konstitusi (MK).

Rabu, 22 Okt 2014 14:19 WIB

detikNews

Bripda Daniel: Dipecat, Menang Lawan Kapolda, Kalah dan Kini Gugat Negara

Karier anggota Resmob Polda Metro Jaya Bripda Daniel Liunome berakhir getir. Daniel harus menanggalkan baju seragamnya setelah PN Bekasi menjatuhkan vonis 9 bulan penjara kepadanya.

Rabu, 22 Okt 2014 13:40 WIB

detikNews

Kalah Lawan Kapolda Metro Jaya, Bripda Daniel Gugat Negara

Daniel menggugat Kapolda Metro Jaya karena dirinya dipecat dari korps Bhayangkara. Daniel sempat menang hingga tingkat kasasi tapi keadaan berbalik 180 derajat saat Kapolda melakukan PK dan dikabulkan.

Rabu, 22 Okt 2014 12:30 WIB

detikNews

Ketua MA Lantik 4 Hakim Agung Baru

Ketua MA Hatta Ali melantik 4 hakim agung baru yang telah lolos fit and proper test di DPR pada September lalu. Mereka adalah Amran Suadi, Sudrajat Dimyati, Purwosusilo, dan Sudaryono.

Selasa, 21 Okt 2014 11:48 WIB

detikNews

MA Tambah 1 Tahun Penjara ke Penyuap Akil Mochtar

Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan kasasi Chairun Nisa, terdakwa kasus suap sengketa Pilkada di MK. Bahkan, majelis hakim yang diketuai Artidjo Alkostar menambah satu tahun hukuman Chairun Nisa menjadi lima tahun penjara.

Kamis, 16 Okt 2014 06:19 WIB

detikNews

Kasus Pilkada Lebak, KPK Panggil Hakim MK dan Dirjen Otda Kemendagri

KPK kembali menggarap kasus dugaan suap Pilkada Kabupaten Lebak, Banten, dengan tersangka Amir Hamzah. Hari ini penyidik memanggil sejumlah saksi untuk Amir.

Rabu, 15 Okt 2014 10:17 WIB

detikNews

Legalisasi Perkawinan Beda Agama, Pemohon: Negara Itu Fasilitator

Pemohon legalisasi perkawinan beda agama Damian Agata Juvens menyebut negara seharusnya menjadi fasilitator dalam sebuah perkawinan. Namun kenyataannya, negara malah menghakimi.

Selasa, 14 Okt 2014 15:41 WIB

detikNews

FPI: Analogi Pemohon Legalisasi Perkawinan Beda Agama Sembrono

FPI menolak tegas permohonan alumnus dan mahasiswa FH UI kepada MK untuk melegalkan perkawinan beda agama. Menurut FPI, dalil para pemohon itu ngawur dan sembrono.

Selasa, 14 Okt 2014 14:48 WIB

detikNews

Tolak Legalisasi Perkawinan Beda Agama, FPI: Ini Kumpul Kebo Semata

FPI meminta MK menolak dengan tegas permohonan legalisasi perkawinan beda agama. Bahkan menurut FPI, permohonan yang diajukan mahasiswa dan alumni FH UI itu merupakan permohonan legalisasi kumpul kebo.

Selasa, 14 Okt 2014 14:17 WIB

detikNews

Pemerintah Minta MK Tolak Permohonan Legalisasi Perkawinan Beda Agama

Pemerintah memberikan keterangan pada sidang judicial review pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan. Pemerintah meminta Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menolak seluruh dalil yang diajukan oleh pemohon.

Selasa, 14 Okt 2014 13:43 WIB