KSAD Jenderal Dudung Abdurachman meminta prajurit TNI AD yang berada di Manokwari, Papua Barat, untuk merangkul kelompok kriminal bersenjata (KKB) Papua.
Anggota Komisi III DPR fraksi PKS, Nasir Djamil menilai aturan pemeriksaan prajurit TNI terlibat kasus hukum harus izin kepada komandan tidak melanggar hukum.
Brigjen Junior Tumilaar buka suara terkait aturan baru tentang prosedur prajurit TNI jika dipanggil aparat penegak hukum (APH), yakni polisi, jaksa, hingga KPK.
Pemeriksaan prajurit TNI oleh aparat penegak hukum harus izin komandan. Anggota Komisi I DPR Farhan menilai aturan baru ini bentuk konsolidasi dan introspeksi.
KontraS meminta Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mencabut surat telegram yang mengatur tentang prosedur prajurit TNI jika dipanggil aparat penegak hukum.