detikNews

Draf Keppres Kelar, Siapa Pengganti Hamdan Zoelva?

Presiden Joko Widodo akan ‎mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) untuk menetapkan hakim konstitusi pengganti Hamdan Zoelva. Siapakah calon punggawa konstitusi tersebut?

Selasa, 06 Jan 2015 14:48 WIB

detikNews

Inkonsistensi MK Saat Membuka Keran PK Bisa Berkali-kali

Mahkamah Konstitusi (MK) membuka keran Peninjauan Kembali (PK) bisa dilakukan berkali-kali. Akibatnya, gembong narkoba menggunakan putusan itu untuk menghindar dari peluru eksekutor.

Selasa, 06 Jan 2015 11:27 WIB

detikNews

Mantan Hakim Konstitusi Harjono: Sulit Memahami Apa yang Dilakukan MA

UU Kekuasaan Kehakiman dan UU Mahkamah Agung (MA) digunakan MA untuk menyatakan PK hanya satu kali. Di sisi lain, MK memutuskan mencabut klausul 'PK hanya satu kali' yang ada di KUHAP.

Senin, 05 Jan 2015 15:58 WIB

detikNews

Pansel Sodorkan 2 Nama Pengganti Hamdan Zoelva ke Presiden Jokowi

Panitia seleksi (pansel) hakim konstitusi akhirnya menyodorkan 2 nama untuk menggantikan Hamdan Zoelva ke Presiden Jokow Widodo. Yaitu I Dewa Gede Palguna dan Yuliandri.

Senin, 05 Jan 2015 14:38 WIB

detikNews

Pansel Laporkan Hasil Seleksi Hakim Konstitusi ke Jokowi

Panitia seleksi (Pansel) hakim konstitusi siang ini menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pansel akan melaporkan hasil seleksi pemilihan hakim konstitusi itu.

Senin, 05 Jan 2015 13:43 WIB

detikNews

Ini 2 UU yang Mengharuskan PK Hanya Sekali

Jaksa Agung menggunakan putusan MK ini untuk tameng menunda-nunda mengeksekusi gembong narkoba. Nyatanya, masih ada 2 UU yang mengatur PK hanya satu kali dan itu masih menjadi hukum positif.

Senin, 05 Jan 2015 09:14 WIB

detikNews

Mereka Ramai-ramai Menolak SEMA PK Hanya Sekali

Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA tentang PK hanya sekali, karena PK berkali-kali menimbulkan ketidakpastian hukum. Tak sedikit yang menolak dengan alasan SEMA ini bertentangan dengan Putusan MK.

Minggu, 04 Jan 2015 15:17 WIB

detikNews

Adu Kuat MA Vs MK, Siapa Menang?

Putusan MK mengubah peta hukum Indonesia: PK boleh berkali-kali. 'Penumpang gelap' memanfaatkannya: gembong narkoba tak bisa dieksekusi mati. MA turun tangan dengan mengeluarkan Surat Edaran MA: PK hanya sekali.

Minggu, 04 Jan 2015 13:43 WIB

detikNews

Eksekusi Mati Gembong Narkoba Lambat, Prof Krisna: SEMA Itu Jalan Keluar

Jaksa Agung Prasetyo berdalih lambatnya eksekusi mati gembong narkoba karena terpidana mengajukan PK lagi. Atas hal itu, MA mengeluarkan Surat Edaran jika PK hanya satu kali, tidak boleh lebih.

Minggu, 04 Jan 2015 09:54 WIB

detikNews

Lambatnya Eksekusi Gembong Narkoba Jadi Salah Satu Alasan Keluarnya SEMA

MA mengeluarkan SEMA yang menyatakan PK hanya satu kali. MA tidak mengingkari latar belakang SEMA itu salah satunya dipicu lambatnya eksekusi gembong narkoba yang tiba-tiba mengajukan PK kedua kali.

Jumat, 02 Jan 2015 09:38 WIB