detikNews

Sejumlah Organisasi Perempuan Tolak Pengampunan Soeharto

Sejumlah organisasi perempuan mengeluarkan pernyataan bersama menolak pengampunan Soeharto. Mereka tetap meminta penguasa Orde Baru itu diadili.

Selasa, 16 Mei 2006 16:30 WIB

detikNews

Soeharto Perlu Juga Diadili dalam Kasus Pelanggaran HAM

Penutupan kasus Soeharto dan wacana memaafkannya makin mendapat penolakan dari banyak pihak. Soeharto harus diadili, termasuk dalam kasus pelanggaran HAM.

Selasa, 16 Mei 2006 14:52 WIB

detikNews

Adnan Buyung: Isu Pengampunan Soeharto Upaya Pembusukan SBY

Penghentian kasus hukum Soeharto menunai respons yang beragam. Bahkan isu itu bisa dilihat sebagai konspirasi politik tingkat tinggi untuk membusukkan SBY.

Selasa, 16 Mei 2006 13:52 WIB

detikNews

Todung Minta SKPP Dicabut

Tidak ada alasan apa pun untuk menghentikan proses hukum kasus Soeharto. Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh diminta mencabut SKPP untuk mantan presiden itu.

Selasa, 16 Mei 2006 13:01 WIB

detikNews

Sudah Makan Lewat Mulut, Kondisi Soeharto Membaik

Senyuman mulai mengembang di bibir Soeharto. Setelah makan lewat selang sejak pascaoperasi hingga Senin kemarin, kini Soeharto sudah bisa makan secara manual.

Selasa, 16 Mei 2006 11:42 WIB

detikNews

Komisi III DPR Minta Jaksa Agung Jelaskan SKPP Soeharto

SKPP untuk Soeharto akan memicu aksi besar-besaran yang bisa mengganggu pemerintahan SBY. DPR meminta Jaksa Agung memberikan penjelasan.

Selasa, 16 Mei 2006 10:59 WIB

detikNews

Sejumlah Tokoh Berkumpul Deklarasikan Soeharto Diadili

Sejumlah tokoh bersama aktivis HAM bakal berkumpul dan mendeklarasikan pernyataan bersama yakni mendesak diteruskannya proses hukum terhadap Soeharto.

Selasa, 16 Mei 2006 07:52 WIB

detikNews

Pengadilan Moral Tunggu Soeharto

Pro dan kontra proses hukum mantan Presiden Soeharto terus bergulir. Bahkan, sejumlah aktivis menggagas untuk mengadakan pengadilan moral terhadap Soeharto.

Selasa, 16 Mei 2006 00:06 WIB

detikNews

Jamdatun Tunggu Surat Kajari Jaksel Perdatakan Soeharto

Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) masih menunggu surat kuasa khusus (SKK) dari Kajari Jakarta Selatan untuk perdatakan Soeharto.

Senin, 15 Mei 2006 16:16 WIB

detikNews

SKPP Soeharto Langgar Hukum

Pemberian SKPP kasus mantan Presiden Soeharto dinilai tidak memiliki landasan hukum dan tidak dikenal dalam KUHP.

Senin, 15 Mei 2006 15:58 WIB