Sekalipun mendeklarasikan sebagai organisasi sosial-keagamaan, NU tidak pernah bisa lepas dari kegiatan politik, baik politik kebangsaan maupun politik praktis.
Kontestasi politik nasional, baik dalam bentuk pileg maupun pilpres sangat besar dampaknya pada dinamika dalam tubuh ormas-ormas mapan seperti Muhammadiya.
Dewan Pembina Partai Golkar meminta jajaran pengurus DPP menentukan jadwal rapat pimpinan nasional (rapimnas) untuk menyikapi polemik pelaksanaan munas partai.