Bareskrim Polri mengklaim telah lebih dulu menyelidiki kasus dugaan korupsi di Korps Lalu Lintas. Meski sudah ditangani oleh KPK, Bareskrim Polri tetap akan menyelidiki kasus tersebut.

Polri mengaku lebih dulu mengusut kasus simulator SIM dibanding KPK. Karena itu seperti disampaikan Kabareskrim Komjen Pol Sutarman, pihaknya juga berhak melakukan penanganan kasus itu. 

Polri didesak memberikan kasus penanganan simulator SIM ke KPK. Padahal sesuai UU KPK pasal 50, bila KPK sudah lebih dahulu menyidik suatu kasus, lembaga lain harus menyerahkannya ke KPK. 

Nama dua perwira menengah sering disebut oleh Sukotjo S Bambang dalam proses penyiapan dan pelaksanaan proyek simulator SIM Korlantas Mabes Polri. Keduanya AKBP Teddy Rusmawan dan AKBP Wandy Rustiawan. Sukotjo menyebut keduanya adalah kakak-adik.

Kasus dugaan korupsi pengadaan simulator SIM di Korlantas Polri yang ditangani KPK seakan tumpang tindih dengan Polri. Tidak jauh dari masa penetapan mantan Kakorlantas Polri Irjen Djoko Susilo jadi tersangka oleh KPK, Polri malah menetapkan 5 tersangka lainnya. Menurut anggota Kompolnas Adrianus Meliala, biar KPK saja yang menangani kasus ini. Polri harusnya merelakan dan bersikap kooperatif. Bila Anda setuju dengan Adrianus Meliala, pilih Pro!

Polri harus menyerahkan kasus dan semua berkas berikut tersangka perkara pengadaan simulator surat izin mengemudi (SIM) ke KPK untuk diproses. Alasannya, KPK lebih dulu menyidik perkara ini dibanding Polri.

Polisi seakan berebut dengan KPK dalam penanganan kasus korupsi alat simulator untuk ujian SIM. Polisi diminta untuk melepas kasus itu dan hanya mendukung KPK dari belakang.

Budi Susanto yang kini menjadi tersangka kasus pengadaan simulator SIM memiliki proyek-proyek lain di Mabes Polri. Budi juga menggandeng Sukotjo S Bambang dalam proyek pembuatan alat power pack mesin pencetak pelat nomor.

KPK memang akhirnya bisa mengangkut dokumen dari Korlantas Polri. Tapi, tidak bisa begitu saja diakses. Buktinya, walau sudah dibawa ke KPK, dokumen itu masih tetap ditunggui petugas polisi. Serius?

Ketua Komisi III DPR Gede Pasek Suardika berharap KPK dan Polri bekerjasama menentukan pola penanganan perkara simulator SIM. Penanganan perkara ini tidak boleh tumpang tindih.