detikNews

Trump Teken Perintah Eksekutif Hapus Perlindungan Hukum Platform Medsos

Presiden AS Donald Trump menandatangani perintah eksekutif yang bertujuan untuk meniadakan perlindungan hukum yang diberikan kepada platform media sosial.

Jumat, 29 Mei 2020 08:35 WIB

detikNews

Kisah Para Perempuan Afghanistan yang Melawan Tradisi

Perempuan Afganistan tak diizinkan mengungkap nama asli mereka, baik di kartu identitas penduduk maupun beragam urusan lainnya.

Sabtu, 25 Jul 2020 17:03 WIB

detikNews

Survei Tingkat Kepercayaan Turun, Pimpinan KPK: Baru 2 Bulan Menjabat

"Karena pimpinan KPK yang ada sekarang ini kan baru berusia 2 bulanan, sangat prematur untuk dituntut menunjukkan hasil kerjanya," kata Nawawi.

Senin, 24 Feb 2020 13:50 WIB

detikNews

Setahun UU KPK Berlaku, Pukat UGM: Saatnya Bangun Gerakan Antikorupsi Baru

Pakar hukum tata negara UGM Zainal Arifin Mochtar menilai sudah saatnya masyarakat membangun gerakan antikorupsi baru dan tak berharap lagi kepada KPK.

Senin, 21 Sep 2020 19:58 WIB

detikNews

PNS Diminta Jaga Netralitas Jelang Pilbup Tasikmalaya 2020

Bupati Tasikmalaya Ade Sugianto menerbitkan surat ederan terkait netralitas aparatur sipil negara (ASN) atau PNS jelang Pilkada Serentak 2020.

Selasa, 10 Mar 2020 14:15 WIB

detikNews

Respons DPRA, Ketua Komisi II: Kekhususan Aceh Tak Sampai Atur soal Pilkada

DPRA menyebut akan tetap mengadakan Pilkada 2022. Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia menilai kekhususan Aceh tak sampai mengatur soal jadwal pilkada.

Rabu, 03 Feb 2021 22:51 WIB

detikFinance

Anggaran Bencana akan Dirombak di RUU Penanggulangan Bencana

"Karena bencana itu bukan kehendak kita, dan tidak diduga kapan terjadi bencana maka negara perlu hadir dengan menempatkan anggaran sebesar 2%,"

Senin, 16 Nov 2020 16:00 WIB

detikFinance

Jadi Pengawas BI, Nama Dewan Moneter Diubah

Ada perubahan terkait Dewan Moneter yang menjadi pengawas BI. Dewan itu itu kini diubah menjadi Dewan Kebijakan Ekonomi Makro.

Jumat, 18 Sep 2020 11:32 WIB

detikNews

Ketua Komisi III: Selain UU ITE, Revisi KUHP Juga Krusial

"Aspirasi publik atas revisi UU ITE ini membutuhkan juga revisi pada KUHP, khususnya terkait konstruksi pasal pencemaran nama baik," kata Herman.

Sabtu, 20 Mar 2021 16:43 WIB

detikNews

Bupati Mamberamo Raya Diduga Korupsi Dana Corona, PKS: Mesti Dihukum Ekstra

Bupati Mamberamo Raya, DD ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi dana penanganan Covid-19. PKS meminta DD dihukum ekstra jika terbukti melakukan korupsi.

Rabu, 30 Jun 2021 08:20 WIB