PKS mengkritik BNPT karena mengungkap data soal 198 ponpes terafiliasi jaringan teroris. PKS mengingatkan BNPT agar tak mengumbar info yang memicu kegaduhan.
PPATK meminta tambahan anggaran Rp 63,7 miliar untuk program kerja pada 2022 ini. Salah satunya untuk mencegah mengawasi pendanaan senjata pemushan massal.
PPATK mengajukan tambahan anggaran 2022 sebesar Rp 63,7 miliar. Namun permintaan itu ditolak oleh Komisi III DPR karena pembahasan anggaran 2022 sudah lewat.
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah menerima 73 ribu laporan transaksi keuangan mencurigakan selama 2021. Jumlah itu sangat besar.
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia di DPR memamerkan realisasi investasi 2021 mencapai Rp 901,02 triliun.