"Pendapat-pendapat itu tentu nanti akan menjadi referensi bagi MPR dalam mengambil langkah," kata Wasekjen PAN Saleh Daulay, soal rencana amendemen UUD 1945.
Partai Gerindra sepakat dengan Wapres JK yang menyebut amendemen UUD 1945 berisiko. Jika hal itu terjadi, Gerindra menyebutnya sebagai kemunduran demokrasi.
"... tetap disesuaikan dengan ciri khas sistem presidensial pada umumnya, yaitu presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat," kata Basarah.