DPR sudah menerima surpres dan draf revisi UU Terorisme dari pemerintah sejak pertengahan bulan Februari 2016. Revisi UU itu baru akan dibahas bulan depan.
Johan Budi membantah Presiden Jokowi telah mengirimkan surat presiden ke DPR yang berisi persetujuan revisi UU KPK. Dia membantah ucapan Luhut Pandjaitan.