Politikus senior PDIP Aria Bima bertanya balik ke JK, apakah setelah tak menjabat wapres, kini JK tak lagi bisa membedakan kritik dengan hoax atau penistaan.
Pemerintah siap menerima kritikan keras. Namun, Ada kekhawatiran pengkritik justru diserang oleh buzzer. Pemerintah didesak untuk menertibkan para buzzer.
Indonesian Presidential Studies (IPS) meminta pemerintah transparan soal influencer maupun buzzer yang digunakan agar jelas pertanggungjawabannya ke depan.
Analis politik Undip Wahid Abdulrahman bicara soal fenomena buzzer yang mulanya strategi kampanye. Dia juga menyarankan bedakan antara fakta dengan provokatif
Presiden Jokowi meminta masyarakat untuk lebih aktif mengkritik pemerintah. Pakar kebijakan publik UNS Waluyo menilai ungkapan tersebut sebagai pidato normatif.