detikNews

Memaknai Silaturahmi Politik Didit Prabowo

Silaturahmi politik Didit Prabowo ke sejumlah tokoh tersebut juga bisa dimaknai sebagai kaderisasi politik.

Selasa, 08 Apr 2025 16:00 WIB

detikNews

Komisi II DPR Dorong Bentrok Pilkada di Puncak Jaya Dibawa ke Ranah Hukum

Komisi II mengatakan perlu ada evaluasi supaya kejadian serupa tak terulang. Bentrokan yang terjadi harus dibawa ke ranah hukum.

Senin, 07 Apr 2025 16:20 WIB

detikNews

Revisi UU TNI dan Alarm Supremasi Sipil

Pengesahan RUU TNI dilakukan secara terburu-buru padahal bukan pada situasi perang dan justru hanya mengedepankan penempatan militer di jabatan sipil.

Jumat, 21 Mar 2025 16:40 WIB

detikNews

Merefleksikan Kembali Supremasi Sipil

Kalangan masyarakat sipil menolak Revisi UU TNI untuk menjaga supremasi sipil.

Jumat, 21 Mar 2025 15:30 WIB

detikFinance

Pelajaran dari Krisis Pasar Modal

Bursa saham Indonesia anjlok 6,12% akibat penurunan peringkat oleh investor. Kebijakan publik yang buruk jadi penyebab utama. Pelajari dampaknya di sini.

Rabu, 19 Mar 2025 12:17 WIB

detikFinance

Belanja Negara Tembus Rp 348,1 T dalam 2 Bulan, Ini Rinciannya

Kemenkeu laporkan realisasi belanja negara hingga 28 Februari 2025 mencapai Rp 348,1 triliun, 9,6% dari APBN.

Kamis, 13 Mar 2025 12:17 WIB

detikNews

Pemungutan Suara Ulang dan Beban Daerah

Pemungutan suara ulang membebani daerah karena memerlukan biaya tambahan. Selain itu memperburuk kepercayaan publik dan memperpanjang ketidakpastian politik.

Selasa, 11 Mar 2025 16:00 WIB

detikNews

Bamsoet Tegaskan Pentingnya Persatuan & Kesatuan demi Capai Indonesia Emas

Hanya dengan persatuan, kata dia, Indonesia dapat menjadi negara yang maju, adil dan sejahtera.

Kamis, 27 Feb 2025 19:07 WIB

detikNews

Tolak RUU, Koalisi Sipil Minta Penegak Hukum dan TNI Evaluasi Pengawasan Internal

Koalisi sipil meminta penegak hukum dan militer mengevaluasi sistem pengawasan internal di lembaga mereka.

Senin, 17 Feb 2025 16:43 WIB

detikNews

Alasan Koalisi Masyarakat Sipil Tolak RUU TNI, RUU Polri, dan RUU Kejaksaan

Koalisi sipil menilai reformasi lembaga hukum dan militer dilakukan bukan dengan menambah kewenangan, tetapi dengan memperkuat lembaga pengawas independen.

Senin, 17 Feb 2025 16:28 WIB