PB PII mendorong adanya perlindungan khusus bagi saksi dalam RUU Perampasan Aset. Perlindungan tersebut penting untuk mencegah saksi mengalami ancaman.
Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, menjelaskan RUU Perampasan Aset mencakup penipuan dan investasi bodong, bertujuan pulihkan kerugian korban secara langsung.
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mengatakan RUU Perampasan Aset akan mempertegas ketentuan bahwa pelaku tindak pidana korupsi dapat dijatuhi hukuman mati.
PB PII mendorong pengawasan peradilan dalam RUU Perampasan Aset diperketat. Ia menekankan perlunya kepastian hukum dan perlindungan HAM, hingga transparansi.
Komisi III DPR RI menggelar RDPU tentang RUU Perampasan Aset. Akademisi mengingatkan pentingnya perlindungan HAM dan transparansi dalam pengelolaan aset.