detikNews

Jimly: Aneh, Mereka Tidak Konsultasi Sama Saya!

Saat ditanya seputar revisi UU MK, eks Ketua MK Jimly Asshiddiqie tidak bisa berkomentar banyak. Jimly menyayangkan tidak diajak urun rembuk terlebih dahulu.

Rabu, 15 Jun 2011 16:41 WIB

detikNews

Ketua Baleg: Revisi UU MK Masih Bisa Berubah

Baleg DPR telah menyepakati revisi UU Mahkamah Konstitusi. Meski sudah disepakati, namun masih berubah karena belum diputuskan pada rapat paripurna DPR.

Rabu, 15 Jun 2011 14:57 WIB

detikNews

UU MK Direvisi, DPR Pastikan Tak Ada Kekosongan Hukum & Intervensi

Ketua Badan Legislasi DPR, Ignatius Mulyono, memastikan tidak akan terjadi kekosongan hukum menyusul revisi UU MK. Keberadaan anggota DPR dalam MKH juga bukan untuk melakukan intervensi.

Rabu, 15 Jun 2011 13:47 WIB

detikNews

Ketua Baleg DPR: Revisi UU MK Tidak Sembunyi-sembunyi

Revisi UU Mahkamah Konstitusi (MK) sudah dibahas sejak Oktober 2010. Pembahasan berlangsung terbuka dan turut mengundang pihak dari perguruan tinggi maupun para pakar.

Rabu, 15 Jun 2011 13:12 WIB

detikNews

Patrialis: Kekosongan Hukum Akibat Revisi UU MK Jadi Risiko DPR

Revisi UU MK yang baru dikhawatirkan akan membuat kekosongan hukum karena MK hanya membatalkan UU atau pasal tanpa diperbolehkan membuat norma baru. Menurut Menkum Ham Patrialis Akbar hal ini merupakan risiko dari pembuat Undang-undang yaitu DPR.

Rabu, 15 Jun 2011 11:24 WIB

detikNews

Kekacauan Sosial Bila Kewenangan Legislative Review MK Dilarang

Revisi UU MK yang melarang lembaga pengawal konstitusi itu melakukan legislative review (mengubah suatu peraturan perundang-undangan) dinilai akan mengacaukan sistem hukum.

Rabu, 15 Jun 2011 08:21 WIB

detikNews

Soal Pembatasan Kewenangan, MK Tak Berkomentar

Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD enggan berkomentar soal pembatasan kewenangan mahkamah dalam revisi UU Nomo 24 Tahun 2003. MK menyerahkan semuanya kepada DPR, sebagai penyusun RUU.

Rabu, 15 Jun 2011 02:32 WIB

detikNews

MK Tetapkan Usia Maksimal Notaris 67 Tahun

MK memutuskan untuk menolak permohonan uji materi Pasal 8 ayat (1) huruf b dan Pasal 8 ayat (2) UU No 30/ 2004 Tentang Jabatan Notaris yang diajukan oleh Anthony Saga Widjaja. MK berpendapat soal perubahan usia pensiun seorang pejabat adalah ranah legislative review.

Jumat, 15 Okt 2010 11:51 WIB

detikNews

Kekosongan Jaksa Agung Bahayakan Penegakan Hukum

Yayasan LBH Indonesia menilai kekosongan posisi Jaksa Agung karena putusan MK membahayakan kredibilitas penegakan hukum di Indonesia. Pasalnya, Jaksa Agung Hendarman Supandji tidak bisa mengambil keputusan strategis tanpa Kepres pengangkatan.

Jumat, 24 Sep 2010 03:19 WIB

detikNews

Bara: Putusan MK Soal Hendarman Jatuhkan Wibawa Pemerintah

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang 'menganulir' Hendarman Supandji sebagai Jaksa Agung menurunkan wibawa pemerintah. Hal ini harus dijadikan pelajaran penting oleh pemerintah.

Rabu, 22 Sep 2010 20:11 WIB